Transaksi Bursa CPO Masih Kecil, Pemerintah akan Siapkan Insentif
Insentif itu dipastikan tidak akan menurunkan penerimaan negara.
REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Pemerintah telah meluncurkan Bursa berjangka CPO (Crude Palm Oil) pada Oktober lalu. Hanya saja saat transaksi pertamanya pada 20 Oktober lalu, valuasinya sangat kecil.
Maka guna mendorong partisipasi agar transaksi di bursa itu semakin banyak, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Periode 2022-2023 Didid Noordiatmoko mengatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif. Ia menyebutkan, ada beberapa alternatif insentif yang sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.
"Seperti insentif bea keluar melalui penurunan bea keluar atau kemungkinan insentif terhadap PPH Badan, dapat diberikan kemudahan. Intinya berbagai insentif ekonomi," ujar Didid dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 and 2024 Price Outlook di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (2/11/2023).
Meski begitu, lanjut dia, insentif itu nantinya tidak akan menurunkan penerimaan negara. Selain dalam bentuk setoran negara, insentif itu bisa pula disiapkan dalam bentuk pengurangan kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).
Didid mengatakan, insentif lain terkait ekspor sawit pun bakal dipertimbangkan. Hanya saja, katanya, berbagai insentif tersebut masih dalam level kajian.
"Sudah sampai mana (insentif)? Belum terlalu jauh, karena ini masih berupa kajian," ujar dia.
Sambil menunggu proses kajian selesai, sambungnya, pemerintah berencana terus memaksimalkan pelaksanaan bursa CPO. Tujuannya yakni menciptakan rasa kredibel pada bursa CPO nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika