Soal Dugaan Menghalangi Pembentukan MKMK, Anwar Usman: Apa Sendiri Bisa?

MKMK akan mempercepat putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim MK.

Republika/Putra M. Akbar
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kanan) bersiap menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang tertutup dengan terlapor Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Anwar Usman dilaporkan oleh sejumlah masyarakat karena dinilai memiliki konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun menjadi capres atau cawapres.
Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memenuhi panggilan kedua dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung MK II, Jakarta, Jumat (3/11/2023). Kehadiran Anwar Usman untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik.

"Ya, nggak, nggak ada (persiapan khusus)," kata Anwar Usman ditanya terkait persiapan pemeriksaan oleh MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Anwar Usman tiba di Gedung MK II, Jakarta, sekitar pukul 13.40 WIB, dengan menggunakan kemeja berwarna hijau. Sidang dengan terlapor Anwar Usman itu digelar secara tertutup.​​​​​​​

Anwar Usman juga diduga mencegah pembentukan MKMK yang bertugas mengawasi kinerja MK. "Apa suara saya sendiri bisa? Kan harus melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH)," kata Anwar.

Sebelumnya, Anwar Usman telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh MKMK, Selasa (31/10/2023), terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai hakim konstitusi.

Baca Juga


Menurut Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, pemanggilan kedua kali ini memberikan kesempatan bagi Anwar Usman untuk membela diri.​​​​​​​ Anwar Usman diperiksa terkait putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres dan cawapres.

Dari 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang diterima MKMK, sebanyak 10 di antaranya ditujukan untuk Anwar Usman.​​​​​​​ MKMK akan mempercepat putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut pada Selasa (7/11/2023).​​​​​​​

Jimly Asshiddiqie pun mengatakan putusan MKMK nantinya berdampak pada tahapan pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024.​​​​​​​ Jimly mengatakan putusan MK harus dikawal agar ada kepastian.

"Laporan ada 21, ad hoc (MKMK) ditugasi hanya 30 hari, tetapi alhamdulillah kami selesaikan hanya 15 hari," ujar Jimly.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler

Munster Nilai Persebaya Masih Bermasalah dalam Penyelesaian Akhir

Lima Hal Terlarang yang Bikin Rezeki Anda Tersendat, Jangan Dilakukan!

Kelompok PKK Disebut Dalangi Serangan Teror ke Turki, Siapa Penyandang Dananya?

Guru Supriyani Diisukan Dimintai 'Uang Damai' Rp50 Juta, Ini Respons Polda Sultra

Dino Sentil Pigai Soal Rp 20 Triliun, Sang Menteri tak Terima, Beberkan Proyek Besar

Timnas U-17 Kalahkan Kuwait pada Laga Pertama Grup G, Ini Catatan Pelatih Nova Arianto

Gol Sundulan Mathew Baker Pastikan Kemenangan Timnas U-17 Atas Kuwait U-17

Kebijakan Zonasi Dikaji Ulang, Abdul Muti Kumpulkan Kadinas Pendidikan

Mengapa Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono Merosot Sampai Disalip Pramono-Rano?

Prabowo Tekankan Efisiensi, Minta Kurangi Seremonial dan Perjalanan Luar Negeri