Panglima Yakin Jokowi tak Perintahkan TNI untuk Langgar Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan, TNI akan netral menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi juga tak akan memberikan perintah aneh-aneh, yang melanggar hukum.

"Ya nggak mungkinlah Pak Presiden memerintahkan melanggar hukum, kan nggak mungkin. Masa Presiden memerintahkan melanggar hukum, ya nggak lah, mana ada," ujar Yudo usia rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Setidaknya ada lima poin yang ditekankan kepada prajurit TNI terkait netralitasnya dalam Pemilu 2024. Pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun, beserta pasangan capres dan cawapres.

"Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye," ujar Yudo.

Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

"Lima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik, serta pasangan calon yang diusung," ujar mantan KSAL tersebut.

Adapun dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto secara khusus menyoroti KSAD yang juga calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang disebut publik dekat dengan Jokowi. Ia pun mempertanyakan, apakah Agus dapat menekankan netralitas tersebut pada Pemilu 2024.

"TNI selama ini netral, Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disurati bakal jadi menurut yang saya dengar bakal jadi calon panglima," ujar Utut.

Ketua Fraksi PDIP DPR itu menilai, dinamika politik menjelang Pemilu 2024 akan sangatlah tinggi dan panas. Dalam kondisi itu, diperlukan pentingnya netralitas TNI dalam tahapan dan pelaksanaan kontestasi nasional tersebut.

"Tapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," ujar Utut dalam rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan tiga kepala staf.

Menurut Utut, Panja Netralitas TNI akan bertugas untuk mengawasi sikap TNI yang harus tak boleh berpihak kepada partai politik maupun pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu. Apalagi, ia melihat adanya petinggi-petinggi TNI yang dekat dengan sejumlah elite politik.

"Karenanya bagian dari mencegah ternodanya itu," ujar Utut. Dia perlu menyampaikan pendapat itu, lantaran Agus selalu dikait-kaitkan dengan 'geng Solo' yang dibawa oleh Jokowi.

"Bapak juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi, hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," ujar Utut.

Tak boleh berpolitik praktis...

Anggota Komisi I DPR Sukamta menegaskan, TNI tak boleh berpolitik praktis. Pasalnya, ada harga yang mahal harus dibayar Indonesia jika hal tersebut terjadi pada Pemilu 2024.

Menurut politikus PKS itu, TNI haruslah dewasa dalam menyikapi kontestasi nasional mendatang, yang dinilainya berbeda dari pelaksanaan-pelaksanaannya sebelumnya. Kedekatan elite di TNI dengan sosok tertentu harus dikesampingkan demi netralitas pada Pemilu 2024.

"Saya percaya kedekatan-kedekatan personal maupun kelembagaan dengan person tertentu itu tidak akan membuat TNI bermain-main dalam urusan menjaga NKRI," ujar Sukamta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika