Pijar Indonesia Sebut Prabowo Subianto Bakal Capres Pro Buruh

Buruh dan pengusaha adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi.

Republika/Putra M. Akbar
Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat acara deklarasi dukungan Pilpres 2024 di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Relawan Barisan Pengusaha Pejuang mendeklarasikan dukungannya untuk bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pijar Indonesia menyebut bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto adalah sosok yang berpihak pada buruh. Ketua Umum Pijar Indonesia Sulaiman Haikal menuturkan, Prabowo ingin membangun sinergi yang kuat antara buruh dan pengusaha saat berpidato di acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 bertema Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia Hijau, Inklusif, dan Unggul.

"Bagaimanapun, antara buruh dan pengusaha adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi, tak bisa dipisahkan," tutur Haikal dalam keterangan, Jumat (10/11/2023).

Haikal menyayangkan pernyataan Prabowo dipelintir sejumlah pihak seolah Menteri Pertahanan itu tidak berpihak pada kaum buruh. Haikal menuturkan, dalam pidatonya, Prabowo meminta agar di antara pengusaha dan buruh jangan saling mencekik, karena sudah bukan zamannya lagi zero sum game.

Menurut Haikal, Prabowo juga menyinggung Pasal 33 UUD 1945 dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Haikal menilai penjelasan Prabowo dipotong dan hanya diambil yang menjelaskan soal tuntutan buruh saja. Padahal dalam penjelasan tersebut Prabowo juga mengkritik pengusaha tidak boleh mencekik buruh.

Haikal mengeklaim justru Prabowo Subianto capres yang paling pro-buruh. "Terbukti dengan pandangannya soal sinergi ekonomi Indonesia antara buruh-pengusaha, penguatan partisipasi buruh dalam produksi sebagaimana Pasal 33 UUD 45, dan perluasan welfare state yang saat ini sudah dirintis oleh Presiden Jokowi," tegasnya.

Menurut Haikal, welfare state yang dimaksud adalah aneka subsidi untuk memenuhi hajat dasar rakyat. Misalnya, sekolah gratis yang akan diperluas hingga tingkat kampus negeri, pelayanan kesehatan gratis, subsidi listrik dan subsidi angkutan massal di daerah urban hingga 100 persen.

Baca Juga


Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler