Pengusaha Korsel Masih Tunggu Perkembangan Politik Sebelum Investasi di IKN
Lee menyatakan, investasi dari Korsel dimungkinkan akan masuk ke IKN setelah pemilu.
REPUBLIKA.CO.ID, Pengusaha Korsel Masih Menilik Perkembangan Politik Indonesia untuk Investasi di IKN
JAKARTA -- Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea di Indonesia atau Korean Chamber of Commerce and Industry di Indonesia (Kocham) Lee Kang-hyun mengungkapkan, para pengusaha dan investor Korea Selatan (Korsel) masih bersikap wait and see untuk memutuskan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini menyusul dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan.
"IKN merupakan peluang yang sangat menarik. Namun, secara jujur, para investor masih wait and see (menunggu dan mengamati) perkembangan sampai bulan Februari (pemilu), tapi tampaknya Februari belum selesai, ya?" ujar Lee saat menjadi pembicara dalam workshop bertajuk 'Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership" yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada akhir Oktober lalu.
Lee menyatakan, investasi dari Korsel dimungkinkan akan masuk ke IKN setelah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. "Mungkin setelah terpilihnya Presiden Indonesia, akan ada kejelasan lebih lanjut mengenai investasi dan industri di IKN," imbuhnya.
Menurut Lee, peluang kerja sama investasi untuk IKN antara kedua negara sangat mungkin terjadi dan bahkan sangat luas. Terlebih Korea Selatan memiliki pengalaman yang sama dalam memindahkan ibu kota.
"Juga dalam membangun smart city yang terlebih dahulu sudah dilakukan Korea, dan seperti halnya yang dicanangkan Pemerintah Indonesia untuk IKN," katanya.
Kendati begitu, ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah Indonesia itu sendiri termasuk dalam hal investasi secara umum. Dia menyoroti perubahan prioritas kebijakan di setiap perubahan kepemimpinan.
Untuk itu, ia menilai bahwa tahun depan merupakan momen penting karena adanya pilpres. Lee, yang juga merupakan bos Hyundai mencontohkan pengalamannya ketika dirinya masih bekerja di Samsung Elektronik.
Saat itu, dia mengungkapkan ada kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TDKN) tertentu sehingga Samsung membuat pabrik di Indonesia. Namun, kebijakan kemudian berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan.
Kekhawatiran lainnya adalah mengenai relaksasi bebas pajak masuk kendaraan listrik Completely Built Up (CBU) yang diduga menguntungkan investor lain. "Sebagai investor, mengenai konsistensi sangat penting," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, isu-isu yang dijanjikan dan dikeluarkan politisi bisa berubah. Hal itu, kata dia, merupakan dinamika politik.
"Saya memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya akan memberatkan pihak tertentu. Yang harus diperhatikan adalah untuk tetap menjalankan produk perekonomian Indonesia," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika