Mentan Amran Berkomitmen Bantu Negara Tekan Berkembangnya Pemahaman Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, berkomitmen penuh membantu negara dalam menekan berkembangnya pemahaman terorisme di Indonesia. Salah satunya dengan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membina dan melatih para Napi Terorisme (Napiter) untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sektor pertanian.

“Ini kita memberikan solusi permanen untuk saudara-saudara kita mantan Napiter, ini jumlahnya kecil, penduduk kita kan lebih dari 200 juta, kita mencari lahan yang cocok, lahan itu cocok untuk apa, untuk Peternakan atau Hortikultura ataupun Tanaman Pangan, kita kan ada program insentif El Nino, kita kolaborasi,” ujar Mentan saat melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan jajaran BNPT di Kantor Pusat Kementan, Rabu (15/11/2023).

Kedepan, panen yang mereka hasilkan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau dalam skala kecil, para Napiter juga didorong menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan skala nasional. Nantinya Lanjut Amran, para Napiter yang bekerja di bidang pertanian diharapkan dapat mengembangkan kapasitasnya, tentu dengan dukungan dan pendampingan Kementan.

“Jangan biarkan saudara kita berjalan sendiri, kita ciptakan lapangan kerja untuk mereka, agar mereka produktif, berpendapatan lebih dan mampu membiayai keluarganya dengan baik, nantinya mereka membentuk kelompok, kami ingin mereka berbaur dengan masyarakat, kita harus maju dan fokus membahas ide-ide serta gagasan," ujarnya.  

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Ryzko Amelza Daniel mengatakan pencegahan terorisme merupakan kewajiban semua pihak agar saling memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. "Kami membahas tentang program bagi para Napiter, salah satunya dengan program Deradikalisasi, bagaimana memberikan kehidupan bagi para Mantan Narapidana, negara juga ingin memberikan mereka kesempatan dan peluang untuk bekerja dan berketerampilan sesuai dengan keinginan dan talentanya masing-masing,” ujarnya, dalam siaran pers.

Menurut Ryzko, penanganan napiter melalui pendekatan wawasan kewirausahaan berupa aktivitas produktif dan ekonomi seperti sektor pertanian khususnya perkebunan dan peternakan adalah cara yang paling bagus untuk menekan berkembangnya pemahaman radikal. “Salah satu yang kita sediakan adalah keterampilan dan peluang dibidang pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, karena kita tidak ahli disitu jadi kita minta pendapat dan pandangan Bapak Menteri disitu, hal ini juga sebagai upaya untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara swasembada beras," katanya.

Dirinya berharap pertanian dapat menjadi bidang yang sangat strategis dalam memberikan kehidupan bagi para mantan Napiter. Kolaborasi Kementan dan BNPT ini diharapkan dapat mendorong para Mantan Napiter untuk terjun ke dunia pertanian sehingga mereka mampu berpendapatan dan berpenghasilan secara cepat, tiidak hanya secara individu tetapi juga berdampak bagi kehidupan keluarganya hingga masyarakat sekitar.

“Kebetulan BNPT telah memiliki 5 lokasi tempat, Pak Menteri nantinya akan melakukan evaluasi kesana, apakah lahan ini dapat menjadi lokasi program, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara, hasilnya untuk keluarga mantan narapidana itu sendiri, masyarakat sekitar, dan tentunya untuk negara,” ujarnya.

Sebagai informasi, BNPT tercatat telah mendirikan KTN (Kawasan Terpadu Nusantara) di lima wilayah lokus sinergitas penanggulangan terorisme, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. KTN merupakan salah satu program deradikalisasi yang dilakukan BNPT, terutama menyangkut program pemberdayaan ekonomi narapida terorisme (mitra deradikalisasi).

Ikuti Whatsapp Channel Republika