Sambangi Balai Kota Solo, Abu Bakar Baasyir Titipkan Surat ke Gibran untuk Prabowo
Surat yang sama juga telah dikirimkan ke Anies dan akan dikirimkan ke Ganjar.
REPUBLIKA.CO.IDSOLO — Pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Abu Bakar Baasyir mengunjungi Balai Kota Solo untuk mengirimkan surat kepada Prabowo Subianto melalui Gibran Rakabuming Raka. Namun, karena kunjungan tersebut mendadak, ia tak bertemu sosok putra sulung Presiden Jokowi yang merupakan wali kota Solo tersebut.
Baasyir menyerahkan surat tersebut ke Prokopim karena tak bisa bertemu putra sulung presiden Jokowi itu secara langsung. Meskipun demikian, ia sebenarnya ingin bertemu Gibran.
"Pingin-nya ketemu (Gibran), tapi susah buat ketemuannya," kata Abu Bakar Baasyir, Senin (20/11/2023).
Baasyir menjelaskan, surat tersebut berisi nasihat untuk setiap calon presiden apabila kelak memimpin Indonesia dapat berjalan dengan baik. "Hari ini saya menyerahkan surat tadzkiroh namanya. Jadi, Allah SWT mewajibkan umat Islam harus berusaha menyampaikan nasihat kepada kepala negara itu jadi kewajiban saya," katanya.
"Jadi, orang yang mengerti islam baik ustaz maupun ulama wajib memberikan nasihat kepada presiden. Ini supaya dalam melaksanakan tugasnya bisa menyelamatkan negara dengan baik. Adapun nasihat itu diterima atau tidak diterima Alla yang menentukan nanti. Bagi kita yang penting sudah menyampaikan," ujarnya menambahkan.
Baasyir menjelaskan, surat tersebut dikirimkan ke semua calon presiden, termasuk baik Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Harapannya mereka yang jadi presiden dapat mengamalkan nasihat tersebut.
"Supaya mengamalkan nasihat-nasihat ini itu aja kesimpulannya. Itu nanti nasehat untuk yang jadi presiden, tapi ketiganya kita kasih semua,” katanya.
"Buat Pak Anies sudah disampaikan di Jakarta, kemudian Pak Prabowo yang kita harapkan disampaikan lewat wakilnya Mas Gibran. Buat Pak Ganjar akan kita usahakan kirim ke Semarang," ujarnya menambahkan.
Baasyir menjelaskan salah satu isi surat itu adalah untuk menjalankan negara dengan hukum islam. Tentunya hal tersebut dapat dilakukan bertahap atau tidak secara langsung.
"Jadi, presiden yang beragama Islam itu punya kewajiban negara ini dengan hukum Islam supaya selamat, itu yang kita ingatkan. Baik secara langsung maupun secara sedikit-sedikit. Memang banyak penentangan tapi itu yang bisa menyelamatkan," katanya mengakhiri.