Penegakan Hukum Era Jokowi Diberi Poin 5, Gerindra Bertanya-tanya: Kan Ada Mahfud MD
Dasco bertanya-tanya apakah itu penilaian pribadi Ganjar atau tim pemenangan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo ihwal nilai 5 dari 10 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia pun mengungkit Mahfud MD yang notabene-nya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasional-nya Ganjar-Mahfud. Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Ia sendiri enggan mengomentari lebih lanjut terkait nilai 5 terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Ganjar. Sebab, ia belum mengetahui indikator dari nilai tersebut.
"Saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," ujar Dasco.
Ganjar bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bersilaturahim ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan sekira satu setengah jam itu, mereka membicarakan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Sebelum pertemuan itu, Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Nilai tersebut diberikannya usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal capres-cawapres.
"Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara. Soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus," ujar Ganjar di kediaman JK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Pelajaran berharga ...
Usai pertemuannya dengan JK, ia mendapatkan pelajaran berharga tentang pengalamannya sepuluh tahun memimpin Indonesia.
"Kami diskusi panjang dengan negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar. Masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan," ujar Ganjar.
"Tentu dengan kejadian terakhir, angka (penegakan hukum) itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika