Ongkos Haji Diusulkan Naik, Apa Saja Komponen yang Berpengaruh pada Kenaikannya?  

Kenaikan Bipih 2024 yang diajukan pemerintah masih sebatas usulan

DPR RI
Jamaah Haji Indonesia tengah berdoa sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci. (ilustrasi). Kenaikan Bipih 2024 yang diajukan pemerintah masih sebatas usulan
Rep: Fuji E Permana Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –  Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis menyampaikan bahwa banyak komponen yang naik dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/ 2024 M. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan angka BPIH tahun 2024 rata-rata sebesar Rp 105 juta. 

Baca Juga


Iskan menyampaikan, beberapa komponen yang diusulkan oleh Kemenag belum final, karena baru usulan saja. Di antara beberapa komponen yang angkanya naik adalah konsumsi jamaah haji di Makkah naik 6 persen dari tahun lalu menjadi Rp 6.630.405. Biaya penerbangan juga naik 10 persen dari tahun lalu menjadi Rp 36.018.391.

Iskan mengatakan, pelayanan umum di Arab Saudi juga naik 217 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 14.757. Akomodasi di Makkah naik 10 persen dari tahun lalu menjadi Rp 19.852.815. "Itu belum final, baru usulan Kementerian Agama," kata Iskan kepada Republika Selasa (21/11/2023)

Iskan mengungkapkan, komponen-komponen pada BPIH 2024 yang diusulkan memang terjadi kenaikan yang besar sekali. Ada yang naiknya 10 persen, ada yang 20 persen, bahkan ada yang sampai ratusan persen. Misalnya visa haji biayanya naik 300 persen.

Iskan mengatakan, pada penyelenggaraan haji 2023 layanan Masyair di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) sudah mahal karena harganya naik. Tahun ini harganya dinaikkan lagi oleh pihak penyedia layanan Masyair. Makan yang awalnya dua kali sekarang dipaksain tiga kali.

Ia menegaskan, jadi komponen yang naik harganya layanan di Arab Saudi termasuk layanan di dalam negeri misalnya biaya asuransi yang naik harganya.

Baca juga: Tak Hanya Alquran dan Hadits, Kehancuran Yahudi Israel Juga Diisyaratkan Bibel?

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), Hilman Latief menjelaskan, usulan BPIH 2024 yang disampaikan pemerintah ke DPR RI lebih tinggi dibanding biaya haji 2023.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab, antara lain kenaikan kurs baik Dolar AS maupun Riyal Arab Saudi, dan penambahan layanan. 

"Biaya Haji 2023 disepakati dengan asumsi kurs 1 Dolar AS sebesar Rp 15.150 dan 1 Riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.040. Sementara Usulan Biaya Haji 2024 disusun dengan asumsi kurs 1 Dolar AS sebesar Rp 16.000 dan 1 Arab Saudi sebesar Rp 4.266," kata Hilman melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Selasa (14/11/2023).

Hilman mengatakan, kalau dicek... 

Hilman mengatakan, kalau dicek nilai tukar kurs Dolar terhadap Rupiah per hari ini sudah di angka Rp 15.700-an. Dalam usulan BPIH, Kemenag gunakan asumsi Rp 16.000 karena kurs memang sifatnya sangat fluktuatif. Ini yang dalam skema panitia kerja (panja) akan dibahas bersama dengan ahli keuangan untuk menentukan kurs yang paling tepat pada asumsi berapa.

Ia menjelaskan, selisih kurs ini berdampak pada kenaikan biaya layanan yang bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis. Pertama, layanan yang harganya tetap atau sama dengan 2023. Kenaikan dalam usulan BPIH 2024 terjadi karena adanya selisih kurs. 

“Misalnya, transportasi bus sholawat. Kami mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus salawat tahun ini sama dengan 2023, sebesar 146 Riyal. Tapi asumsi nilai kursnya berbeda, sehingga ada kenaikan dalam usulan," ujar Hilman.

Ia mengatakan, kedua, layanan yang harganya memang naik dibanding tahun lalu. Kenaikan usulan terjadi karena kenaikan harga dan selisih kurs. Misal, akomodasi di Madinah dan Makkah. 

"Pada 2023, sewa hotel di Madinah rata-rata 1.373 Riyal Arab Saudi, tahun ini kita usulkan 1.454 Riyal Arab Saudi. Demikian juga di Makkah, ada kenaikan usulan dari tahun sebelumnya," jelas Hilman.

Baca juga: Sungai Eufrat Mengering Tanda Kiamat, Bagaimana dengan Gunung Emasnya?

Hilman mengatakan, yang ketiga, layanan yang harganya naik dan volumenya bertambah. Kenaikan usulan terjadi karena selisih harga, selisih volume, dan juga selisih kurs. Contohnya konsumsi di Makkah, tahun lalu disepakati dengan Komisi VIII DPR hanya 44 kali makan, meski pada akhirnya bisa disesuaikan menjadi 66 kali makan. 

“Tahun ini kami usulkan layanan konsumsi di Makkah menjadi 84 kali makan, dengan rincian tiga kali makan selama 28 hari. Sehingga ada selisih volume. Harga konsumsi per satu kali makan pada tahun lalu dibanding tahun ini juga naik. Kenaikan bertambah seiring adanya perbedaan kurs," kata Hilman.

Hilman menegaskan bahwa usulan BPIH 2024 masih akan dibahas bersama panja yang beranggotakan pihak pemerintah dan DPR. Panja akan melakukan serangkaian rapat, termasuk rapat membahas asumsi kurs yang paling ideal. Panja juga akan melakukan pengecekan harga layanan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.    

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler