Ribka Tjiptaning PDIP Kesal Menkumham Yasonna Telat Datang Rapat di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPR Ribka Tjiptaning Proletariyati melayangkan protes ke pimpinan dewan, karena menunggu seorang menteri terlalu lama untuk hadir dalam rapat paripurna DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
 
Akibat ada menteri yang datang terlambat, rapat paripurna ke-9 masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, tidak bisa diselenggarakan tepat waktu. Lantas Ribka menyampaikan kekesalannya. "Kita kan anggota DPR sudah ada jadwalnya, enggak sopan ini menteri. Yang datang siapa?" kata Ribka di rapat paripurna, Selasa.

Usut punya usut, ternyata menteri yang dimaksud adalah Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. Yasonna adalah kolega Ribka di partai moncong putih.

Menanggapi protes Ribka, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Menkumham Yasonna sudah menjelaskan alasan terlambat hadir di Senayan. "Ini tadi Menkumham Pak Yasonna di tol itu ada truk yang terbalik sehingga ini hal-hal yang di luar dugaan. Mohon maaf," ujar Dasco menirukan pesan Yasonna.
 
Kemudian Ribka meresponsnya ucapan Dasco. Dia seolah tidak terima koleganya di PDIP itu tidak disiplin. "Ya siapa pun menterinya agar disiplin lah. Kita nih udah punya agenda masing-masing," kata Ribka.
 
Tanggapan Ribka pun direspons pula oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan singkat. "Setuju Bu Ribka Tjiptaning nanti waktu datang kita sampaikan," kata Puan.
 
Selang beberapa menit kemudian, Yasonna pun datang. Dia pun mengungkapkan permohonan maaf atas keterlambatannya menghadiri rapat. Dia menyebut baru saja membuka sebuah agenda.
 
"Sebelum saya memulai pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan, lebih kurang 30 menit karena kebetulan ada harus membuka acara anugerah legislasi rapat kerja teknis direktorat jenderal perundang-undangan beserta seluruh kakanwil, seluruh divisi, dan pemkab, pemkot, pemprov, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia," jelas Yasonna.

WBP 198 ribuan orang...

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 berjumlah 198 ribuan orang. Angka tersebut meningkat tinggi dari jumlah DPT WBP pada Pemilu 2019 lalu.
 
Yasonna menjelaskan, jumlah penghuni lapas/rutan di Indonesia berjumlah 270.700. Angka itu merupakan data per 27 Juni 2023 yang mana WBP-nya penghuni yang masih berada di lapas/rutan sampai dengan 14 Februari 2024 (masa pencoblosan).
 
"Daftar pemilih tetap sebanyak 198.919 orang atau 73,48 persen dari WBP sebanyak 270.700 orang," kata Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa .

Jika dibandingkan dengan jumlah DPT pada Pemilu 2019, angka DPT pada Pemilu 2024 melonjak lebih dari dua kali lipat. "Pada Pemilu yang lalu, 2019, hanya 85.523 orang atau 33,72 persen dari WBP," ujar dia.
 
Yasonna menyebut, setelah mempelajari jumlah DPT pada Pemilu 2019, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memenuhi hak para WBP afar bisa memilih. Walhasil terjadi peningkatan jumlah DPT.
 
"Bagaimana pun warga binaan tetap punya hak pilih, dan kita memperbaiki dan akhirnya ada peningkatan dari 33,72 persen menjadi 73,48 persen," kata politikus PDIP tersebut.
 
Adapun mengenai jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024, Yasonna menyebut, jumlahnya ada lebih dari 900 TPS. "TPS ditetapkan berdasarkan rapat pleno dengan KPU pada tanggal 2 Juli 2023 berjumlah 970 TPS. Satu TPS maksimal 300 DPT," ujarnya. Eva Rianti

Ikuti Whatsapp Channel Republika