Mentan Imbau Pengadaan ULP Kementan Jaga Integritas dan Patuh Aturan

Pengadaan ULP Kementan tahun ini bersih dari praktek curang dan pelanggaran.

Dok. Kementan
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, saat memberi pengarahan terhadap ULP di Kantor Pusat Kementan, Rabu (22/11/2023).
Red: Nora Azizah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta panitia pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementan untuk menjaga integritas dan patuh terhadap aturan yang ada. Pengadaan tahun ini bersih dari praktek curang dan pelanggaran hukum lainya.

Baca Juga


"Saya katakan mari kita kerja yang baik melayani orang sepenuh hati tanpa ada pelanggaran apapun. Saya minta kepada seluruh tim pengadaan bekerja sebaik-baiknya dan menjaga martabat etika jabatan," ujar Mentan, saat memberi pengarahan terhadap ULP di Kantor Pusat Kementan, Rabu (22/11/2023).

Ia menegaskan, dirinya tidak akan memberi toleransi bagi semua panitia penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Diketahui, Mentan pernah mencopot salah satu pejabatnya pada lima tahun lalu karena melanggar aturan dan berbuat tindak pidana korupsi.

"Alhamdulillah karena mereka sudah tahu saya selama lima tahun lalu, mereka siap berkomitmen menjaga integritas. Dulu saya pernah mencopot pejabat karena melanggar tanpa surat peringatan," katanya.

Sekali lagi, Mentan meminta agar panitia pengadaan untuk bekerja maksimal dengan menjaga integritas dan melayani dengan sepenuh hati. Jangan sampai, kata dia, penyedia barang dan jasa dirugikan oleh kecurangan yang dilakukan pejabat publik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, saat memberi pengarahan terhadap ULP di Kantor Pusat Kementan, Rabu (22/11/2023). - (Dok. Kementan)

"Sebagai pelayan masyarakat kita tidak boleh bermain-main pada tugas dan tanggungjawab agar pertanian semakin gemilang dan cemerlang," katanya.

Sebagai Informasi, Amran membuat gebrakan tanam dengan memanfaatkan lahan rawa mineral untuk percepatan produksi padi dan jagung. Berdasarkan pemetaannya, saat ini ada 10 Provinsi yang masuk pada lahan garapan prioritas, di antaranya, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan sebagian lainya di Pulau Jawa.

"Hari ini saya akan terbang ke Jawa Timur untuk melakukan panen dan tanam," katanya.

Plt Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto menambahkan bahwa semua pejabat yang terlibat dalam pengadaan harus menjaga integritas agar program yang dijalankan dalam memenuhi produksi dalam negeri berjalan optimal.

"Kita tinggalkan yang buruk-buruk dan kita buka lembaran baru. Tetap jaga integritas dan seluruh panitia pengadaan harus memegang aturan yang ada," jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler