Jokowi: Biak Bisa Jadi Hub Ekspor Langsung Produk Perikanan

REPUBLIKA.CO.ID, BIAK NUMFOR -- Presiden RI Joko Widodo mengatakan Biak Numfor, Papua, bisa menjadi hub untuk ekspor produk perikanan dari daerah itu langsung keluar negeri melalui jalur udara.

"Permintaan Biak menjadi hub atau penghubung bandara ekspor hasil perikanan langsung ke China, Amerika dan Jepang sudah disampaikan oleh Bupati Biak Herry Ario Naap," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan seusai meresmikan Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri di Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, Kamis (23/11/2023).

Diakui Presiden, pasar ekspor ikan tuna Indonesia terbesar adalah ketiga negara yaitu Amerika, China dan Jepang. Sebaiknya hasil ekspor ikan tuna lebih bagus langsung dikirim kepada pihak penerima tidak lagi melalui tangan kedua atau ketiga.

"Ya ini diharapkan ketika Biak jadi ekspor maka perlu dibuka penerbangan langsung untuk menunjang ekspor hasil perikanan langsung ke negara tujuan," ujar Presiden Jokowi didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap.

Saat meresmikan Kampung Nelayan Samber Binyeri, Presiden mengingatkan pengelolaan kampung nelayan modern perlu disiapkan dengan baik karena menjadi sumber pendapatan operasional bagi organisasi pengelola nelayan setempat.

Presiden juga mengatakan pemerintah terus melengkapi sarana prasarana perikanan dalam upaya menopang pengelolaan potensi perikanan untuk ekspor langsung dari Biak

Sebelumnya, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menyebutkan hasil perikanan Biak Numfor merupakan komoditas ekspor dengan negara tujuan Jepang, China dan Amerika. Herry mengatakan produksi ikan tuna jenis Yellow Fins di daerah penangkapan ikan 717 Biak mencapai 1,1 juta ton/tahun.

Disebutkan Herry, dalam kurun waktu satu tahun dengan wilayah perairan penangkapan di perairan 717 potensi ikan tuna yellow fins mampu menyumbang devisa pendapatan negara. "Dengan adanya dukungan terhadap sektor perikanan wilayah 717 maka hasil pendapatan devisa negara mencapai kurang lebih Rp 17 triliun per tahun," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika