Menteri Investasi Kawal Pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak
Proyek tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan akan mengawal langsung realisasi kawasan industri pupuk Fakfak di Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang dibangun senilai Rp 30 triliun. Sebagai putera daerah, Bahlil pun merasa sangat bangga atas kesediaan Presiden Joko Widodo untuk turun langsung meresmikan prosesi groundbreaking proyek strategis nasional (PSN) yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fakfak.
"Kami melaporkan bahwa kawasan dengan luas 2.000 hektare, 500 hektarenya dikelola oleh Pupuk Indonesia, ini akan dibangun dengan nilai investasi Rp30 triliun yang akan dikawal langsung oleh Kementerian Investasi/BKPM dan BUMN. Tugas kami di sini adalah untuk segera mengeksekusi kerja-kerja konstruksi," katanya di Fakfak, Jumat (24/11/2023).
Bahlil juga menegaskan hak rakyat tidak akan dikurangi sehingga ia memohon dukungan masyarakat untuk menyukseskan proyek tersebut.
"Untuk para masyarakat, saya katakan bahwa hak anda tidak akan dikurangi. Jadi tolong mari sukseskan bersama dan ini bisa jadi penyuplai di kawasan timur lumbung pangan nasional kita," ungkap Bahlil.
Pembangunan kawasan industri pupuk di lahan seluas 2.000 hektare ini, ditargetkan akan selesai pada tahun 2028. Kapasitas produksi untuk produk Ammonia sebesar 2.500 metrik ton per hari (MTPD) dan Urea sebesar 3.500 MTPD.
Dengan rencana nilai investasi sebesar kurang lebih Rp30 triliun, proyek tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Papua Barat melalui peningkatan nilai tambah terhadap komoditas gas bumi yang dimiliki tanah Papua, menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendukung program ketahanan nasional.
Proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak juga akan menjadi kawasan industri pupuk pertama yang dibangun di Indonesia setelah 40 tahun atau terakhir pada tahun 1982 di Aceh.
Presiden Jokowi mengapresiasi pembangunan pabrik ini sebagai langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Ia berharap agar pemerataan makin masif dilakukan agar kesenjangan mampu ditekan di Provinsi Papua Barat dan masyarakatnya semakin sejahtera.
"Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk dan semua di kawasan barat (Indonesia), di kawasan timur belum ada. Oleh sebab itu, saat mendengar rencana ini saya tekankan langsung eksekusi agar kawasan timur juga memiliki industri pupuk," ujar Presiden.
"Nantinya kita juga punya rencana besar untuk membangun food estate, lumbung pangan di Provinsi Papua yang diharapkan dimulai awal tahun depan. Kalau dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya juga akan berat. Ini sebuah rencana besar yang saling mendukung dan Tanah Papua akan semakin makmur," lanjut Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika