TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan KPU tak Berpihak ke Satu Paslon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud kembali mengingatkan netralitas aparat penegak hukum hingga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam hal ini yang diingatkan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tak berpihak kepada satu pasangan calon (paslon).

"Dari TPN berharap kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU, bagaimana KPU bisa berpegang independensi, pada netralitas yang harus dijaga oleh penyelenggara," ujar juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Abdullah Mansyur di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"KPU tidak boleh berpihak pada salah satu calon, baik itu langkahnya ataupun kebijakannya," sambungnya menegaskan.

Kalau membicarakan pemilu, tentu tugas KPU menjadi yang perlu disorot mulai dari tahapan hingga pelaksanaannya pada 14 Februari 2024. Termasuk dalam mewujudkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Itu menjadi komitmen bersama, tentu pemilu ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Kalau nanya, apa komitmen dari pasangan Ganjar-Mahfud, tentu ke dalam dulu pasangan Ganjar-Mahfud telah sama-sama berkomitmen untuk menjalani pemilu ini dengan damai, dengan riang gembira," ujar Abdullah.

Di samping itu, ia menyoroti khusus peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya masa kampanye hingga 10 Februari 2024. Jangan sampai, Bawaslu hanya menjadi lembaga yang baru bergerak ketika adanya dugaan pelanggaran.

Seharusnya, Bawaslu sejak awal harus menjadi lembaga yang mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kampanye. Termasuk melakukan tindakan preventif selama tahapan dan pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Bawaslu tidak usah seperti ilustrasi yang dipinggir jalan kemudian ngumpet nunggu orang lain salah ya kan, menunggu berbuat salah. Kami berharap Bawaslu bisa proaktif terhadap peserta pemilu," ujar Anggota Mahkamah Partai Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam menentukan pemimpin untuk lima tahun ke depan. Pemimpin yang dapat mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 atau bukan.

Ia selalu menganalogikan, lima menit dalam tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, dapat mempengaruhi kehidupan rakyat pada lima tahun ke depan. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak menjadi golongan putih (golput) pada 14 Februari 2024.

Megawati pun menyinggung Indonesia yang ada saat ini merupakan hasil perjuangan yang berdarah dan tak sebentar. Hal tersebut disampaikannya karena melihat situasi yang terjadi saat ini.

Ia tak ingin, masa seperti Orde Baru kembali terulang hanya untuk melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok. Tak segan, ia menyinggung "bapak-bapak" untuk tak mencoba untuk melahirkan masa tersebut kembali.

"Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi Ibu jengkel, karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ujar Megawati.

"Berhenti tidak? Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita! Ganjar-Mahfud satu putaran," tegasnya melanjutkan pernyataannya terkait Orde Baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika