Perjalanan Laskar Manguni: Dari Pertahanan Regional Hingga Terbang dalam Kegelapan
Di Minahasa, Brigade Manguni didukung oleh mayoritas penduduk.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Antropologi Sosial Universitas Amsterdam Laurens Bakker pernah menulis tentang awal mula kemunculan Brigade Manguni Indonesia (BMI) atau ada juga yang menyebutnya sebagai Laskar Manguni.
Tulisan Bakker didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan antara tahun 2004 dan 2015. Objek penelitian tidak hanya Brigade Manguni, tetapi juga ormas-ormas lain yang berbasis pada kedaerahan.
Bakker mengenal berbagai organisasi Dayak selama melakukan penelitian lapangan untuk tesis PhD-nya di Kalimantan Timur antara tahun 2004 dan 2007. Melalui mereka, Bakker bertemu Brigade Manguni di Kalimantan Timur dan Minahasa.
Penelitian tersebut dimuat dalam jurnal The Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, dengan judul Organized Violence and the State: Evolving Vigilantism in Indonesia.
Bakker menjelaskan Brigade Manguni didirikan di wilayah Minahasa, Sulawesi Utara, pada tahun 2000, sebagai reaksi terhadap kemungkinan invasi wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen oleh para pejuang Laskar Jihad Islam (Milisi Perang Suci). Hal ini sebagai akibat dari meluasnya pertikaian agama di wilayah tersebut di sekitar Maluku.
"Karena Pangdam terbukti bersimpati terhadap kekhawatiran ini, unsur-unsur Brigade Manguni dilatih sebagai pasukan tambahan militer (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa, disingkat pamswakarsah), mempelajari teknik tempur bersenjata dan tidak bersenjata, organisasi teritorial, dan strategi," demikian penjelasan Bakker.
Dia juga menyebutkan, seiring berkembangnya peristiwa, Laskar Jihad tidak menyasar Sulawesi Utara tetapi menyeberang ke Poso di Sulawesi Tengah. Rasio Muslim-Kristen lebih seimbang dan ketegangan sudah meningkat.
Sebagai reaksinya, Brigade Manguni...
Sebagai reaksinya, Brigade Manguni kemudian mengirimkan sebagian personelnya yang terlatih militer ke Poso untuk mendukung umat Kristen setempat. Mereka aktif di Poso selama kurang lebih setengah tahun.
Personel yang dikirim itu beroperasi dengan nama kelelawar hitam (kelelawar hitam), yang diambil dari nama pakaian hitam dan kemampuan magis mereka untuk terbang tanpa suara di udara pada saat kegelapan. Mereka kembali ke utara ketika umat Kristen dan Muslim di Poso memutuskan untuk mencoba menyelesaikan konflik mereka tanpa mengganggu kehadiran pasukan bela diri non-lokal.
Di Minahasa, Brigade Manguni didukung oleh mayoritas penduduk, yang sebagian besar merupakan anggota cabang lokalnya. Seperti FBR (Forum Betawi Rempug), demikian sebut Bakker, Brigade Manguni menggunakan struktur komando dan teritorial mirip militer serta jaringan komunikasi yang sangat baik menggunakan Blackberry Messenger, telepon seluler, dan berbagai halaman Facebook.
Brigade ini secara populer dipandang sebagai garis pertahanan masyarakat yang utama terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh militan Muslim di sekitarnya dan negara-negara asing. Selain jihadis Indonesia, gerilyawan Muslim Filipina yang tergabung dalam kelompok Abu Sayyaf dari Mindanao dan jihadis dari Sulu disebutkan memiliki kemungkinan untuk menyerang wilayah masyarakat Minahasa.
Dekatnya perbatasan internasional menimbulkan ketakutan akan terulangnya 'perampasan tanah' seperti perampasan pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada 2002, dan perselisihan internasional tentang blok Ambalat dan sumber daya lainnya di Laut Sulawesi.
"Kami seperti Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat), hanya saja lebih besar dan waspada terhadap lebih banyak jenis bahaya, sehingga kami dapat merespons dengan lebih baik," jelas seorang pemimpin Brigade Manguni kepada Bakker.
Menurut pemimpin itu...
Menurut pemimpin itu, meski Linmas seperti kelompok pertolongan pertama pemerintah yang mengambil tindakan ketika bencana terjadi, sifat paramiliter dan jaringan intelijen Brigade Manguni memungkinkannya untuk lebih siap menghadapi ancaman. Bahkan menghilangkan ancaman sebelum menjadi masalah.
"Besarnya organisasi, serta keterlibatannya dalam masyarakat dan struktur politik serta kemauan dan kapasitasnya untuk bertindak, sebagaimana terbukti di Poso, telah menghasilkan hubungan yang erat dengan perwakilan pemerintah daerah," ujar Bakker.
Dalam penjelasan dosen antropologi sosial itu, adalah hal yang biasa bagi para gubernur, wali kota, ketua parlemen, perwira polisi, dan komandan militer di Minahasa untuk secara terbuka bergabung dengan pimpinan Brigade Manguni pada acara-acara resmi dan acara-acara ormas. Sebagai imbalannya, kontingen Brigade Manguni mengikuti parade resmi saat hari libur nasional.
"Seperti halnya FBR, Brigade Manguni secara terbuka mendukung demokrasi, reformasi, dan pemerintahan yang transparan, namun ada beberapa keterbatasan dalam organisasinya," tulis Bakker.
Semua pemimpin dipilih melalui pemungutan suara demokratis dari anggota. Namun, walaupun pemimpin desa dan lingkungan selalu diganti, mayoritas individu yang membentuk pengurus ketika ormas didirikan tetap dapat dipilih kembali.
Bakker juga menjelaskan, popularitas para pemimpin ini atau para tona'as, di kalangan kelompok besar masyarakat harus ditunjukkan. Namun, kehadiran mereka yang terus berlanjut di dewan bertentangan dengan peraturan ormas, yang menetapkan jangka waktu maksimum bagi seseorang untuk menjabat dalam kapasitas tersebut.
"Namun, karena para tona'as ini memiliki reputasi sebagai pejuang, pengusaha sukses, dan pelindung yang dapat diandalkan dan adil, hal ini tampaknya mengecualikan mereka dari masa jabatan maksimum tersebut dengan persetujuan keanggotaan," kata Bakker.
Ikuti Whatsapp Channel Republika