Anies Tegaskan Kaji Ulang Undang-Undang IKN Jika Terpilih Jadi Presiden
Menurut Anies, anggaran Rp 460 T membangun IKN bisa dialokasikan ke berbagai daerah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan bakal mengkaji ulang soal Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur jika dirinya terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2024. Meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN sudah disahkan, Anies memiliki pendapat lain untuk mengevaluasinya.
"Nanti saya lihat. Kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua (UU IKN)," kata Anies saat melakukan kegiatan kampanye dalam agenda 'Desak Anies' di 150 Cafe, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
Anies berpendapat bahwa terjadi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Menurut dia, pembangunan di Indonesia mestinya merata, sementara proyek IKN diketahui membuat pembangunan terkonsentrasi di situ.
"Kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami lihat kenapa penting," ujar dia.
Anies menyebut, proyek pembangunan IKN yang memakan biaya sekitar Rp 460 triliun akan lebih bermanfaat besar jika dialokasikan ke berbagai daerah ataupun sektor pembangunan.
"Jadi, itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat lain yg sesungguhnya membutuhkan tidak dapat," ujar dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memberikan tanggapannya soal kritik pembangunan IKN oleh pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jokowi pun tak mempermasalahkan kritikan tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah diatur dalam undang-undang.
"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silakan. Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," kata Jokowi di Hutan Kota JIEP Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Jokowi menegaskan, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu justru dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi. Sehingga pembangunan dan investasi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia.
"(Ketimpangan) Justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawasentris tapi ingin Indonesiasentris. Karena kita ingin 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesiasentris," ujar Jokowi.
Jokowi yakin, pembangunan IKN bisa mendorong terciptanya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah lainnya. Selain itu, juga diharapkan terjadi pemerataan jumlah penduduk yang tak hanya terfokus di Pulau Jawa saja.
"Juga penduduk, populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa. Terus yang 17 ribu? Yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika