Kepala OIKN Sebut Nusantara Dapat Jadi Kota Nol Emisi Karbon pada 2045

Terdapat target yang lebih ambisius yaitu mencapai -1,6 MtCO2.

PLN
PLTS IKN 50 MW sebagai sumber listrik utama ramah lingkungan untuk Ibu Kota Negara Nusantara.
Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono yakin Nusantara dapat menjadi kota dengan nol emisi karbon atau bahkan negatif emisi pada tahun 2045, salah satunya dengan upaya restorasi hutan di kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan usai meluncurkan dokumen Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC), peta jalan mendorong kontribusi kota Nusantara untuk mencapai target iklim nasional, yang diluncurkan di sela Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-28 Konvensi Kerangka PBB Untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Dubai, Uni Emirat Arab, Ahad (3/12/2023).

"Dengan berbagai aksi ini, Nusantara tidak hanya bertekad untuk mencapai net zero emission pada 2045 tapi juga memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kota dengan negatif karbon," kata Kepala OIKN Bambang usai peluncuran dokumen di Paviliun ADB COP28.

Mencakup aksi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan, agrikultur, energi, pengelolaan sampah serta industri, Nusantara ditargetkan mencapai pengurangan emisi -1,1 juta ton karbon dioksida (MtCO2) pada 2045. Terdapat target yang lebih ambisius yaitu mencapai -1,6 MtCO2.

Baca Juga


Indonesia sendiri secara nasional memiliki target pengurangan emisi yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu penurunan 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan dari komunitas internasional sampai dengan 2030.

Sebagai salah satu langkah utama adalah mentransformasi 65 persen area daratan dari saat ini hutan monokultur menjadi hutan tropis. Dilakukan dengan proses reforestasi untuk menghijaukan lahan-lahan tersebut untuk memastikan area itu dapat menyerap karbon, berkontribusi terhadap upaya mitigasi iklim.

"Di saat bersamaan, upaya ini dapat membuat Nusantara berkontribusi secara positif terhadap alam, meningkatkan biodiversitas di Pulau Kalimantan," ujar Bambang.

Secara khusus dalam sektor kehutanan akan dilakukan langkah untuk menghindari atau mengurangi deforestasi dengan melindungi 59.000 hektare (ha) hutan asli dan mangrove yang masih ada. Meningkatkan stok karbon dengan pemulihan lebih dari 83.000 ha hutan industri, lahan gundul dan lokasi penambangan batu bara.


sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler