COP28 Dinilai Gagal Rancang Kesepakatan Kredit Karbon di Pasar Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negara-negara yang bernegosiasi di KTT Iklim PBB ke-28 (COP28) di Dubai, gagal menyepakati aturan-aturan penting dalam perdagangan carbon offset secara bilateral dan memulai pasar global. Harapan untuk mencapai kesepakatan mengenai mekanisme perdagangan karbon menguap begitu saja di Dubai, setelah perselisihan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Dua kekuatan yang berlawanan itu memicu perundingan maraton yang tegang dan terus berlangsung hingga dini hari. Di satu sisi, kubu AS ingin menjalankan sistem secepat mungkin, dan di kubu Eropa ingin memastikan integritas dan transparansi.

AS memperjuangkan apa yang oleh para pengamat digambarkan sebagai pendekatan peraturan yang ringan dan tanpa embel-embel. Hal ini akan memberikan peran penting kepada pelaku sektor swasta dari pasar sukarela yang banyak dikritik.

Sebuah blok yang dipimpin oleh Uni Eropa bersama dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin melakukan perlawanan. Mereka menginginkan pemeriksaan dan keseimbangan yang lebih kuat serta pelonggaran klausul kerahasiaan yang dapat mencegah pengawasan. Risiko yang banyak disoroti adalah, dengan kerangka kerja yang lemah, mekanisme baru ini dapat menjadi tempat pembuangan kredit macet.

Setelah negosiasi informal hingga larut malam mencoba untuk menyelamatkan kesepakatan, pihak kepresidenan menetapkan teks “ambil atau tinggalkan” di atas meja. Teks tersebut berisi ketentuan kerahasiaan yang tidak diterima oleh banyak pihak dan ditolak mentah-mentah. Para negosiator akan mencoba lagi untuk mencapai kesepakatan di COP29 tahun depan.

Hal ini membuat kesepakatan bilateral menjadi tidak jelas. Beberapa negara telah membuat kesepakatan awal untuk membeli kredit karbon dari negara lain untuk memenuhi target emisi mereka. Swiss menandatangani perjanjian pertamanya dengan Peru pada tahun 2020, sementara Singapura menandatangani kesepakatan dengan Papua Nugini pada hari Jumat.

Perusahaan rintisan Emirat yang kontroversial, Blue Carbon, juga ingin memperdagangkan kredit di bawah mekanisme ini dengan beberapa negara Afrika dan Karibia. Kegagalan dalam pembicaraan tersebut juga membuat para pembuat aturan untuk pasar karbon global yang baru kembali ke meja perundingan.

Selama 12 bulan dan beberapa kali pertemuan, sebuah badan teknis telah menyusun aturan mengenai metodologi yang mendasari proyek dan kelayakan kegiatan penghapusan karbon. Namun, negara-negara tidak mengadopsi rekomendasi dari badan tersebut.

"Perdagangan kredit karbon membutuhkan pagar pembatas lingkungan dan hak asasi manusia yang kuat. Teks yang ada di atas meja tidak menyediakan hal ini. Hal ini akan berisiko mereproduksi kesalahan pasar karbon sukarela, dan dengan menolaknya, para negosiator telah mengambil yang terbaik dari situasi yang buruk,” ujar pimpinan kebijakan di Carbon Market Watch, Gilles Dufrasne, seperti dilansir Climate Change News, Selasa (19/12/2023).

Mark Kenber, direktur eksekutif dari inisiatif Voluntary Carbon Market Integrity (VCMI), mengatakan bahwa tidak adanya kesepakatan akan mempersulit tercapainya tujuan Perjanjian Paris.

“Agar pasar dapat berkembang sepenuhnya dalam dua tahun ke depan seperti yang diserukan oleh PBB dan pemerintah, para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan kerja-kerja dasar VCMI dan IC-VCM untuk mempercepat agenda transparansi dan integritas, mengembangkan pasar karbon sukarela dan pasar Pasal 6 yang menyediakan pendanaan yang memungkinkan tindakan global yang ambisius,” kata Kenber.

Di sisi lain, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pendekatan non-pasar untuk kerja sama lintas batas yang tidak melibatkan pertukaran kredit karbon.

Bolivia menyesalkan kurangnya perhatian yang diberikan pada perangkat ini dan mengancam akan memberlakukan moratorium pada mekanisme pasar jika hal tersebut tidak diseimbangkan. Negara-negara berkembang juga melawan upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk memasukkan pajak karbon dan retribusi di antara aktivitas-aktivitas non-pasar, demikian menurut para pengamat.

Pada item ini, terdapat hasil prosedural yang mendorong negara-negara untuk terus bekerja dalam mengidentifikasi pendekatan non-pasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika