Gaza Diusulkan Jadi Zona Demiliterisasi Setelah Perang Berakhir

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Israel pada Selasa (26/12/2023), menyerukan agar Jalur Gaza diubah menjadi zona demiliterisasi dan dibentuk zona keamanan sementara di dalam wilayah tersebut setelah perang Israel berakhir.

“Gaza harus diubah menjadi zona demiliterisasi dan Israel harus memastikan bahwa jalur tersebut tidak akan menjadi basis untuk melancarkan serangan terhadap Israel,” kata juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman, kepada wartawan.

“Upaya ini akan memerlukan pembentukan zona keamanan sementara di sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel,” tambah Gendelman. Ia juga menyerukan agar ada pemeriksaan dan mekanisme inspeksi di sepanjang perbatasan antara Gaza dan Mesir “untuk mencegah penyelundupan senjata” ke wilayah tersebut.

“Pada masa mendatang, Israel akan tetap bertanggung jawab atas keamanan di Jalur Gaza,” kata Gendelman. Serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 20.915 orang, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. 

Serangan membabi buta ini juga menghancurkan Gaza, dengan 60 persen infrastruktur di daerah kantong itu rusak dan hancur dan hampir dua juta orang mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel berjanji akan menghancurkan Hamas dan memastikan pembebasan semua warganya yang disandera oleh kelompok Palestina itu selama serangan Oktober. Beberapa sandera kini telah dibebaskan selama jeda kemanusiaan sepekan pada November, ditukar dengan pembebasan beberapa tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel

Netanyahu ingin usir penduduk Gaza ...

Palestina mengutuk rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendorong warga Palestina di Jalur Gaza keluar secara sukarela dari wilayah tersebut. Palestina menyerukan komunitas internasional untuk ikut menentang rencana itu.

"Pengakuan Netanyahu mengenai pengungsian warga kami merupakan pukulan baru bagi negara-negara yang mendukungnya dalam perang genosida di Jalur Gaza," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan, Senin (25/12/2023), dikutip laman Anadolu Agency.

Kelompok perlawanan Hamas juga mengecam rencana Netanyahu. "Rakyat Palestina tidak akan mengizinkan rencana apa pun yang bertujuan untuk melenyapkan perjuangan mereka (penduduk Gaza) atau mengeluarkan mereka dari tanah dan tempat suci mereka," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Terdapat sekitar 2,2 juta penduduk di Gaza. Menurut PBB, saat ini sekitar 1,9 juta orang atau 85 persen dari populasi Gaza telah kehilangan tempat tinggal akibat agresi Israel. Sebagian dari mereka bahkan kehilangan tempat bernaung lebih dari satu kali.

Saat berbicara di hadapan para anggota parlemen Israel dari partainya, yakni Partai Likud, pada Senin, Netanyahu menyampaikan bahwa dia siap mendorong migrasi sukarela warga Palestina dari Gaza. Namun, Netanyahu mempertanyakan apakah ada negara yang bersedia menerima opsi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika