Ganjar Ingatkan Pemerintah, Bansos Jangan Jadi Komoditas Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, bantuan sosial (bansos) adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat. Jangan sampai, sambung dia, program tersebut dijadikan sebagai komoditas politik oleh kandidat tertentu.

Dalam suasana politik saat ini, menurut dia, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak tertentu. Padahal, bansos sejak awal adalah program pemerintah untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.

"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respons pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," ujar Ganjar lewat keterangannya di Jakarta dikutip Ahad (31/12/2023).

Namun saat ini, penyaluran bansos juga dapat digunakan untuk menyerang lawan politik. Bahkan, kata dia, sampai muncul tudingan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda.

"Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," ujar Ganjar.

KTP Sakti satu data...

Di samping itu, Ganjar juga memperkenalkan program KTP Sakti sebagai konsep satu kartu untuk semua layanan tersebut adalah gagasan berdasarkan keluhan dan masukan masyarakat. Terutama yang terkait dengan pengelolaan dana-dana dari pemerintah yang diperuntukkan untuk warga.

Adapun dengan KTP Sakti, data masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial dan subsidi tidak lagi berbeda antarkementerian. Karena akan mengacu pada profil data yang sama.

"Saat kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata masukan dari masyarakat siapa yang paling berhak untuk mendapatkan bansos. Ini bisa menimbulkan kecemburuan, lalu disebut tidak tepat sasaran, lewat KTP Sakti, ini akan dibenahi," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar juga menjelaskan, program KTP Sakti merupakan kebijakan politik yang akan mengefektifkan Satu Data Indonesia. Tujuannya agar rakyat akan mudah mengakses semua program kesejahteraan masyarakat dari pemerintah.

Satu Data Indonesia berbasis nomor induk kependudukan (NIK) penggunaannya untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Di antaranya, meliputi layanan kesehatan, pendidikan sosial, subsidi, dan bansos lainnya.

"KTP Sakti itu sistemnya sudah ada, yaitu Satu Data Indonesia yang basisnya NIK. Jadi tinggal profilingnya saja, tidak perlu keluarkan biaya lagi untuk buat sistem baru. Wong ini cuma soal political will kok," ujar Ganjar.

Dia menyebut, program KTP Sakti sebagai konsep satu kartu untuk semua layanan tersebut adalah gagasan berdasarkan keluhan dan masukan masyarakat. Terutama yang terkait dengan pengelolaan dana-dana dari pemerintah yang diperuntukkan untuk warga.

Adapun dengan KTP Sakti, data masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial dan subsidi tidak lagi berbeda antarkementerian. Karena akan mengacu pada profil data yang sama.

"Saat kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata masukan dari masyarakat siapa yang paling berhak untuk mendapatkan bansos. Ini bisa menimbulkan kecemburuan, lalu disebut tidak tepat sasaran, lewat KTP Sakti, ini akan dibenahi," ujar Ganjar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika