Koalisi Kedaulatan Pangan Soroti Rencana Prabowo Impor Sapi Perah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritisi rencana calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengimpor 1,5 juta ekor sapi perah dari India. Said mengatakan peningkatan konsumsi pangan dan pemenuhan gizi yang berkualitas memang menjadi kewajiban pemerintah.

Said menyampaikan pemerintah berkewajiban meningkatkan konsumsi zat gizi seperti protein, vitamin, dan mineral sesuai dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Untuk itu, terdapat prasyarat penting yang harus dipenuhi soal keamanan dan pemenuhan pangan yakni kedaulatan pangan.

"Artinya optimalisasi sumber daya pangan dalam negeri harus diperkuat juga kehidupan petaninya," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Said menyebut kebijakan impor mencederai semangat kedaulatan lantaran besarnya potensi yang dimiliki Indonesia. Terlebih jika importasi ini justru memukul kehidupan peternak sapi dan juga pengembangan usahanya.

"Kita punya sentra peternakan sapi perah yang potensial dikembangkan. Jangan sampai janji politik ini dalam jangka panjang malah mematikan kehidupan masyarakat perdesaan yaitu keluarga peternak," ucap Said.

Said menyebut rencana impor 1,5 juta ekor sapi rentan dimanfaatkan kelompok tertentu. Hal ini memiliki dampak besar bagi kelangsungan usaha peternak sapi lokal. 

"Dengan adanya pernyataan akan impor publik kemudian bisa menilai dan menduga bisa jadi program ini sedari awal sudah ditumpangi kepentingan pihak dan kelompok yang hanya akan mengambil rente. Jika ini benar adanya, maka menjadi sangat tidak benar dan patut untuk di-challenge," lanjut Said.

Said menilai pemerintah ke depan seharusnya memiliki rencana pengembangan dalam meningkatkan produktivitas sapi perah di Indonesia. Said menyebut rencana importasi sapi perah seharusnya dibarengi dengan rencana program yang jelas tentang pengembangan sapi perah di dalam negeri.

"Jika tidak, maka importasi dapat terus dilakukan dengan dalih dalam negeri belum mencukupi. Dukungan pada peternak rakyat perlu diperkuat. Teknologi, infrastruktur, permodalan, pengembangan bibit unggul hingga hilirisasi perlu dilakukan dengan baik dan benar," kata Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika