Ditawari Prabowo Diskusi di Luar Debat, Begini Jawaban Anies

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Calon Presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, enggan menanggapi permintaan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, untuk mendiskusikan terkait data pengadaan alutsista. Menurut dia, hal terkait materi debat hanya perlu dijawab saat debat.

"Kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan ya kemarin pas saat debat bukan pas selesai debat," kata Anies ditemui di Kompleks Puro Pakualaman, Rabu (10/1/2024).

Dia memilih untuk berkeliling menyampaikan sejumlah program yang akan dia kerjakan apabila terpilih, seperti meringankan biaya hidup bagi seluruh rakyat, pentingnya pupuk yang tersedia bagi seluruh petani, beras yang terjangkau harganya. Kemudian pentingnya pendidikan terjangkau, lapangan pekerjaan yang mudah.

"Itulah fokus utama kita. Jadi hal-hal yang terkait dengan materi debat ya dijawabnya pas debat sesudah selesai debat kami terus bersosialisasi menyampaikan gagasan kami," ujarnya. 

Dia juga enggan menanggapi pernyataan Jokowi yang ikut mengomentari soal debat yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Ahad (7/1/2024) lalu. 

Menurut Jokowi, justru yang menonjol adalah sikap saling menyerang personal antarcapres, di mana semestinya itu tidak terjadi. "Saya enggak komentar soal itu," ucapnya.

Sebelumnya, capres Prabowo dalam debat  mengajak Anies untuk mendiskusikan terkait pengadaan alutsista yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Menurut Prabowo, Anies tak memahami urusan pertahanan. 

"Saya bersedia mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka kita diskusi. Saya akan bawa data, sebener-benernya," kata dia. 

Prabowo Subianto mengatakan bahwa tanah yang diungkit oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat capres ketiga yang digelar KPU pada Ahad (7/1) malam adalah hak guna usaha (HGU) dan milik negara.

“Dia (Anies) ngerti enggak, ada HGU? Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Itu tanah negara, saudara, tanah rakyat, tanah bangsa,” kata Prabowo di hadapan relawannya saat menghadiri Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran Provinsi Riau di GOR Remaja Pekanbaru, Selasa.

Menurut Prabowo, tanah itu lebih baik dia kelola daripada dikuasai oleh asing. Dia pun menyebut manakala pemerintah memerlukan tanah tersebut, ia segera menyerahkannya.

Prabowo juga menyebut Anies keliru. Lahan itu, kata dia, bukan 340 ribu hektare. “Kemarin juga salah-salah melulu, bukan 340 ribu hektare, mendekati 500 ribu hektare. Dia  mau bikin rakyat benci saya,” ujar Menteri Pertahanan itu.

Prabowo juga menyebut dia telah menyerahkan tanah itu kepada negara sejak dua tahun lalu. “Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan, pakai lahan HGU saya. Gunakan. Saya siap. Dan kita sedang menggarap itu,” ucapnya.

Menurut Prabowo, Anies tidak berniat baik saat melontarkan pernyataannya kala debat dua hari lalu.“Jadi, niatnya tidak baik. Datanya salah,” kata dia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan dugaan fitnah oleh Calon Presiden RI Anies Baswedan terhadap Calon Presiden RI Prabowo Subianto pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1), terkait dengan data lahan milik capres nomor urut 2 itu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI Puadi membenarkan telah menerima laporan terkait dengan dugaan pernyataan fitnah Anies tersebut dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).

"Ya, laporan sudah kami terima. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan (Pelanggaran)," kata Puadi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Perwakilan PHPB Subadria Nuka melaporkan...

Perwakilan PHPB Subadria Nuka melaporkan Anies Baswedan atas dugaan fitnah karena menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan dan adanya anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp700 triliun untuk pembelian alutsista bekas pada saat gelaran debat ketiga Pilpres 2024. 

"Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses," katanya.

Subadria berpendapat bahwa pernyataan Anies tersebut tentu saja terhitung sebagai bentuk penghinaan, mengingat Prabowo Subianto diketahui merupakan menteri dengan kinerja terbaik pada masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

Dalam laporannya, Subadria menilai pernyataan Anies itu ada dugaan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Dia menyebutkan jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun. Sementara itu, luas lahan pribadi Prabowo Subianto juga tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Prabowo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika