Korut akan Bubarkan Institusi Pertukaran Tingkat Sipil Pimpinan Korsel

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara mengumumkan pemerintah akan membubarkan organisasi yang bertanggung jawab atas pertukaran sipil dengan Korea Selatan, lapor media pemerintah pada Sabtu (13/1/2024). Rencana itu disiarkan ketika Pyongyang menyebut Seoul sebagai "musuh utama" yang harus dilenyapkan sepenuhnya.

Keputusan tersebut dibuat dalam pertemuan "pejabat yang bertanggung jawab atas urusan dengan musuh" pada Jumat (12/1/2024) untuk melaksanakan "peralihan kebijakan" ke Korsel, seperti yang diinstruksikan oleh pemimpin Kim Jong-un dalam pertemuan penting Partai Buruh bulan lalu, menurut Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA).

Semua organisasi terkait, termasuk Komite Sisi Utara untuk Implementasi Bersama 15 Juni, Markas Besar Aliansi Pan-nasional untuk Reunifikasi Korea Utara, Dewan Konsultatif untuk Rekonsiliasi Nasional dan Dewan untuk Reunifikasi Bangsa Tangun, akan disesuaikan kembali, menurut laporan KCNA.

Pertemuan tersebut juga menyerukan kebijakan reunifikasi baru berdasarkan pandangan bahwa "boneka Korea Selatan" yang hanya mengejar keruntuhan kekuasaan Korea Utara dan penyatuan melalui penyerapan adalah "musuh utama DPRK yang harus dimusnahkan sepenuhnya." DPRK adalah singkatan nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Langkah baru tersebut terjadi saat Korut meningkatkan provokasi setelah pemimpin Korut Kim mendefinisikan hubungan antar-Korea sebagai hubungan "antara dua negara yang saling bermusuhan". Korea Utara jugamenyerukan peningkatan persiapan untuk "menekan seluruh wilayah Korea Selatan" pada pertemuan partai berkuasa akhir tahun.

Dalam rapat pleno ke-9 Komite Sentral Partai Buruh Korea yang ke-8, pemimpin Kim menyerukan "perubahan mendasar dalam berurusan dengan Korea Selatan. Dia jugamemerintahkan langkah untuk "menyesuaikan kembali dan mereformasi" organisasi yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea.

Menteri Luar Negeri Korut Choe Son-hui memimpin diskusi pada awal bulan ini untuk membubarkan United Front Department (UFD). Organisasi itubertanggung jawab atas hubungan dengan Korsel, menurut media pemerintah tersebut.

Hubungan antara Korsel dan Korut tetap tegang, dengan ketegangan yang meningkat tajam pekan lalu. Ketika itu, Pyongyang menembakkan sekitar 350 peluru artileri di perairan lepas pantai baratnya antara tanggal 5 dan 7 Januari, yang merupakan latihan tembak pertama di dekat perbatasan laut sejak Desember 2022.

Ikuti Whatsapp Channel Republika