Ini Daftar Gedung yang akan Rampung Terbangun di IKN pada Juni 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sejumlah bangunan di IKN ditargetkan terbangun dan fungsional pada Juni 2024.

"Bangunan-bangunan apa saja yang (ditargetkan) terbangun dan fungsional pada Juni tahun ini. Ini sudah confirmed dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan seperti ini," ujar Tenaga Ahli Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Bonie Erwanto di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Bangunan dan hunian yang ditargetkan terbangun dan fungsional di IKN pada Juni 2024 yakni bangunan yang dibangun dengan dana APBN antara lain Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yang fully furnished dan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.

Lalu Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center. Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.

Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.

Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.

Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR, hal ini terkait dengan progres pembangunan di IKN.

"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.

Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika