Kontribusi Kredit Mikro BRI Sebagai Holding UMi Capai Rp 479,9 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Ultra Mikro (UMi) terbukti mampu memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat mikro dan ultra mikro di Indonesia. Selain itu, kehadiran Holding UMi yang merupakan integrasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) telah memberikan dampak positif dan menjadi sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi BRI Group.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa Holding UMi telah menjadi sumber pertumbuhan baru karena BRI memiliki strategi mendorong nasabah untuk naik kelas, memperbesar customer base, dan melayani masyarakat dengan biaya se-efesien mungkin.

"Kami memiliki journey pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas nasabah UMi, yakni dengan tiga tahapan empower, integrate dan upgrade," ujar Sunarso dalam keterangan dikutip Kamis (18/1/2024).

Diketahui, Holding UMi menargetkan melayani masyarakat yang belum punya akses ke layanan keuangan formal (unbankable) hingga 45 juta hingga 2024. Adapun jumlah debitur Holding UMi juga terus meningkat.

Per September 2023, jumlah debitur holding ini sudah mencapai 36,6 juta atau tumbuh 22 persen dari posisi September 2021. Artinya BRI, Pegadaian dan PNM masih akan menjaring 8,4 juta debitur ultra mikro baru hingga 2024.

Total oustanding kredit holding ultra mikro mencapai Rp 590,7 triliun per akhir September 2023 atau tumbuh 11,6 persen secara tahunan. Angka tersebut nilainya sudah meningkat 27,38 persen apabila dibandingkan dengan periode awal pembentukan holding.

"Kontribusi kredit mikro BRI selaku induk holding mencapai Rp 479,9 triliun, atau naik 10,9 persen secara tahunan dengan 14,2 juta debitur. Dari jumlah tersebut, porsi kredit Pegadaian mencapai Rp 65,6 triliun, atau meningkat 17,3 persen dengan jumlah peminjam sebanyak 7,4 juta, pembiayaan PNM mencapai Rp 45,3 triliun, atau tumbuh 14,3 persen dengan 15 juta debitur," ujarnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini tantangan besar di depan mata seiring target Indonesia emas 2045 yakni meningkatnya jumlah pekerja baru di tengah lonjakan populasi. Sebab itu, Kartika memandang perlu untuk memperkuat ketiga aspek tersebut dengan menjangkau pelaku-pelaku usaha yang jauh lebih kecil, bahkan yang selama ini termasuk dalam kategori belum layak mendapatkan kredit sekalipun.

“Dalam 10 tahun ke depan, ini mungkin masih ada 35 sampai 45 juta lagi untuk masuk ke pengusaha yang mulai di level pra Sejahtera atau pra layak kredit. Perlu untuk memberikan akses ke finansial, memberikan kemampuan berusaha, dan akses ke penjaminan pemerintah. Nah isunya setelah beberapa tahun ini kita masuk ke layer lebih bawah, lebih less bankable lagi dan small size. Jadi membutuhkan jangkauan lebih dalam, cost lebih murah, dan penjaminan lebih luas,” ucap Kartika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika