Pascadebat, Koalisi Nilai Semua Cawapres tak Punya Visi Kedaulatan Pangan Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyoroti minimnya para kandidat calon wakil presiden 2024 dalam debat Pilpres Ahad (21/1/2024) malam menyinggung soal kedaulatan pangan.

Kendati bertema masalah pangan, tiga kandidat cawapres menurut KRKP lebih sering menyinggung reforma agraria, sertifikasi lahan, penyediaan pupuk subsidi, hilirisasi, food estate, pelibatan petani dan beberapa kata lain yang diucapkan berulang-ulang.

 
Koordinator KRKP, Said Abdullah mengatakan, tiga cawapres juga tidak menjelaskan dengan cukup jelas strategi untuk mencapainya. Bahkan, Said menilai adanya ketidakpahaman para cawapres akan sektor pertanian.
 
"Contohnya, ketika ada pertanyaan strategi apa yang akan dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian pangan, dijawab dengan membuka pabrik pupuk kimia di Papua. Tentu saja hal ini menunjukkan dangkalnya pemahaman dan ketidakmengertian juga tidak adanya strategi yang jelas bagaimana negara ini bekerja memperkuat sektor pangan-pertanian," ujar Said kepada Republika, Senin (22/1/2024).
 
Said menyampaikan, jawaban yang muncul dalam debat juga berputar sekitar pupuk, lahan dan beberapa lainnya. Jika menggunakan parameter pilar kedaulatan pangan KRKP, para capres hanya berkutat di pilar menguatnya akses petani terjadap input pertanian seperti lahan, pupuk, teknologi dan lainnya.
 
KRKP merumuskan, pilar kedaulatan pangan antara lain, akses terhadap sumber sumber produksi, terutama lahan (reforma agraria), pertanian ekologis, keadilan pasar bagi petani dan system serta pola konsumsi pangan lokal. Sementara pilar lainnya tidak disinggung secara dalam dan detil. Padahal, kedaulatan petani dan pangan tidak hanya soal lahan.
 
"Karena tidak hanya soal ada tidaknya pupuk subsidi tapi lebih jauh juga soal model pertanian yang berkelanjutan, juga menyangkut soal keadilan harga dan pasar bagi petani serta kuatnya sistem dan pangan lokal yang beragam di seluruh nusantara," ujar Said.
 
Said menyebutkan, jika menggunakan pengetahuan umum, rata-rata kandidat bicara sebanyak 165 kata dalam satu menit maka tadi malam sekurangnya ada 14.850 kata yang keluar. Dari jumlah kata sebanyak itu, hanya satu kali dari capres nomor 3 yang menggunakan kata terkait berdaulat pangan.

Sementara capres lainnya tidak sama sekali mengungkapkannya. Pun demikian dengan panelis, dari pertanyaan yang dibuat tak satu pun yang mengggunakan kata kedaulatan pangan.
 
Selain itu, Said menyoroti penggunaan kata dan kalimat yang digunakan untuk menjelaskan visi misi capres, terlihat posisi petani tetap diletakkan sebagai obyek, sebagai alat produksi semata. Yakni orientasinya hanya pada pembangunan pangan pertanian diarahkan pada peningkatan produksi, bukan soal kesejahteraan petani.
 
"Strateginya tentu tidak. Hilirisasi mungkin bagi Sebagian orang mungkin dipandang sebagai salah satu caranya? Rasanya tidak jelas juga apa maknanya hilirisasi bagi petani dan bagaimana strateginya. Padahal persoalan sektor pertanian pangan sangat besar dan perlu strategi utuh dan inovatif bukan sebaliknya mengulang kebijakan atau program yang sudah terbukti gagal," ujarnya.
 
Karena itu, Said menilai secara umum debat keempat Pilpres Ahad  malam menunjukan para kandidat cawapres tidak memiliki visi membangun kedaulatan pangan yang jelas. Pun demikian dengan misi dan strateginya.
 
"Kita tidak mendapatkan gambarannya. Padahal kita membayangkan pemerintahan yang akan datang memiliki visi, misi dan program yang kuat untuk mewujudkan Indonesia berdaulat pangan atau dalam pesan bung karno berdikari di atas kaki sendiri untuk urusan pangan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika