TKN Bantah Program Food Estate Gagal, Klaim akan Panen Singkong 5 Hektare

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah pernyataan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, yang menyebut program lumbung pangan nasional atau food estate gagal dan merusak lingkungan. TKN menyebut, proyek penanaman holtikultura di lahan seluas ribuan hektare itu sedang berproses, sehingga tak bisa dinyatakan gagal.

"Mewujudkan lumbung pangan ini bukan proses yang instan, bukan sehari dua hari, sebulan, setahun, direncanakan lalu membuahkan hasil. Tetapi butuh proses panjang," kata Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono saat konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).

Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. 

Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Pertahanan dikomandani oleh Prabowo Subianto, capres nomor urut 2. Tak heran, Muhaimin dan Mahfud saat debat cawapres pada Ahad (21/1/2024) mengkritik proyek sentra pangan itu.

Budisatrio mengatakan, meski proyek food estate masih berproses, tapi sebenarnya sudah ada yang membuahkan hasil. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPR RI (mitra Kementerian Pertanian), lahan food estate di Sumatera Utara yang ditanami bawang dan kentang sudah membuahkan hasil. 

Adapun lahan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, juga telah ditanami jagung dan singkong dengan produktivitas lahan yang sangat baik. "Lahan di Kabupaten Gunung Mas yang sering menjadi sorotan berbagai pihak, per hari ini sudah tertanam dan akan panen 8 hektare jagung dan 5 hektare singkong. Produktivitas singkong mencapai 20 ton per hektate dan jagung 6 ton per hektare," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Budi menjelaskan, proses yang dibutuhkan agar proyek food estate di Gunung Mas berhasil secara keseluruhan memang memakan waktu. Sebab, lahan di sana harus dievaluasi untuk menentukan jenis tanaman yang tepat yang bisa ditanam.

Budi lalu membantah anggapan soal proyek food estate di Gunung Mas merusak lingkungan. Sebab, lahan yang digunakan adalah lahan bekas area hutan produksi yang tidak produktif. Mayoritas lahannya kering, semak belukar, pohon yang tumbuh berdiameter kecil dan minim vegetasi bernilai ekonomi tinggi.

"Kalau dibilang area ini (food estate di Gunung Mas) ada nilai biodiversitas tinggi, itu tidak benar. Karena kawasan lumbung pangan yang izinnya diberikan KLHK itu dikelilingi area hutan tanaman industri dan sawit," kata Budi.

"Lebih dari itu, masyarakat Gunung Mas juga menyambut gembira program lumbung pangan nasional. Mereka melihat ini kesempatan di mana lapangan kerja terbuka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika