Mahfud MD akan Mundur, PDIP: Sudah Ada Pembahasan dengan Pak Ganjar
PDIP dan pendukung Ganjar-Mahfud masih mencermati situasi politik terkini.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa rencana mundurnya Mahfud MD dari kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sudah dibahas lama. Pembahasannya melibatkan partainya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
"Kalau Prof Mahfud sebenernya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan partai politik pengusung, PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Karena pada awalnya Prof Mahfud akan memberikan suatu keteladanan bahwa kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi," ujar Hasto kepada wartawan.
Ditanya, kapan momentum yang tepat terkait mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju? Hasto menjawab bahwa pihaknya saat ini sedang mencermati sejumlah hal, khususnya yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Salah satu yang kemudian disinggungnya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku bahwa peraturan perundang-undangan tak melarang Presiden untuk memihak ataupun berkampanye pada Pilpres 2024. Harapannya, pemilihan umum (Pemilu) 2024 dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
"Itu nanti ada beberapa resultante politik, kami mencermati hari-hari ke depan dan kemudian kami tetap berharap bahwa pemilu ini harus menjadi peningkatan kualitas harapan rakyat untuk dapat diwujudkan oleh pemimpin," ujar Hasto.
"Karena kalau Prof Mahfud nggak ada beban. Ada calon yang lain, ada beban karena anggaran yang dikelola itu sangat besar dan kita lihat potensi-potensi penyalahgunaan dari anggaran dari kementerian yang dikelolanya itu," sambungnya.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud mengaku sudah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait posisinya sebagai Menkopolhukam di Kabinet Indonesia Maju. Pada momentum yang tepat, ia mengaku akan mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Salah satu pertimbangannya adalah untuk mencegah konflik kepentingan atau conflict of interest dari posisinya sebagai menteri dan cawapres. Meskipun terdapat peraturan pemerintah (PP) yang tak melarang menteri, gubernur, hingga walikota untuk mundur jika berkontestasi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Mahfud akan mengundurkan diri secara resmi kepada Jokowi. Namun untuk saat ini, terdapat sejumlah tugas yang harus diselesaikan sebelum ia menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju.
"Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong playu (lari meninggalkan), pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat untuk melakukan itu pada saatnya," ujar Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika