Jokowi Tegaskan Pelabuhan Indonesia tak Layani Kapal Israel

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia menolak setiap kapal Israel masuk ke seluruh pelabuhan di Tanah Air. Dia mengatakan, semua pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk berlabuhnya kapal atau melayani kepentingan Israel.

"Beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel. Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu," ucap Jokowi dalam keterangannya yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden dikutip di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjawab layangan surat terbuka berkaitan dengan permintaan larangan kapal dagang Israel berlabuh di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menegaskan sudah menindaklanjuti surat terbuka tersebut.

"Sehubungan dengan surat terbuka ini, kami telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan atas informasi yang disampaikan," kata Adita kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Adita menegaskan, Kemenhub tidak pernah memberikan izin kepada kapal-kapal dagang berbendera Israel. Khususnya, untuk berlabuh di pelabuhan Indonesia.

"Sejak terjadinya konflik Israel Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal dagang berbendera Israel ataupun berbendera selain Israel yang melayari Indonesia-Israel," ucap Adita.

Akun Instagram @greschinov mengunggah surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam surat terbuka tersebut dituliskan adanya penelusuran yang mengungkapkan kapal dagang milik Israel ZIM Trade memiliki jadwal berlabuh di Pelabuhan Jakarta, Belawan, Semarang, dan Surabaya.

"Kami mengusulkan dan memohon kepada Bapak untuk melarang kapal dagang Israel berlabuh di empat perlabuhan kita sebagai bentuk perjuangan kita untuk kemerdekaan Palestina," tulis Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti-Israel Erlangga Greschinov dalam surat terbuka yang diteken pada 1 Januari 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika