Mubes Nahdliyin Nusantara Ingatkan Pengurus NU dari Ranting Hingga PBNU Netral
Nahdliyin Nusantara menggelar Mubes bersamaan dengan Harlah 101 NU.
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL – Warga Nahdlatul Ulama (NU) diimbau untuk netral dan kembali menaati khittah NU menyusul adanya dukungan terhadap capres-cawapres dalam Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Nahdliyin Nusantara yang juga bagian dari NU usai menggelar musyawarah besar (mubes) di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, Ahad (28/1/2024).
Mubes tersebut digelar bersamaan dengan Harlah 101 NU yang digelar selama empat hari di DIY sejak 28-31 Januari 2024.
Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara, Hasan Bashri Marwa mengatakan, imbauan untuk menaati Khittah NU ini dialamatkan untuk seluruh warga NU, baik itu PBNU, PWNU hingga pengurus NU di tingkat ranting.
Khittah NU merupakan garis perjuangan yang dirumuskan oleh para pendiri NU. Salah satu poinnya yakni menegaskan bahwa pengurus NU harus mengambil jarak dari politik praktis.
"Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU agar mentaati khittah NU, dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU," kata Hasan di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, Ahad (28/1/2024).
Hasan juga menyinggung terkait konferensi besar (konbes) dan Harlah 101 NU, dimana pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan amanah AD ART NU.
Hal ini sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, dan sebagai bentuk khidmah Jam'iyyah NU, bukan menjadi alat mengorganisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Kontestasi capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
"Sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD ART, seperti kemandirian Jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain," ucap Hasan.
Tidak hanya itu, pengurus NU di semua tingkatan juga diminta memberikan kesempatan kepada selua capres-cawapres agar dapat menyampaikan visi misinya, dan tidak memihak kepada salah satu paslon sebagai amanah dari Khittah NU.
Ditegaskan Hasan, pemihakan kepada salah satu paslon oleh Jamiyah NU merupakan pelanggaran atas Khittah NU.
"Memohon kepada pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kyai untuk tidak jatuh kepada maqam politisi-politisi dan politik praktis, sehingga para ulama di dalam Jamiyah seyogianya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang," jelas Hasan.
Nahdliyin Nusantara juga meminta pengurus NU untuk mengembalikan marwah Jamiyah di tengah berbagai benturan dan turbulensi politik.
Hal ini mengakibatkan sebagian pengurusnya dicokok oleh KPK dengan cara membersihkan struktur NU dari bisikan-bisikan politisi pragmatis dan tidak terlalu dekat dengan figur-figur politisi pragmatis.
Para pengurus NU juga diharapkan tidak terjebak pada politik transaksional yang dapat menghancurkan marwah dan nilai-nilai keulamaan. Sebaliknya, pengurus NU diharapkan dapat mengedepankan politik keumatan, kebangsaan, dan kerakyatan.
"Sesuai dengan prinsip politik atau asas politik ASWAJA, karakter kepemimpinan Jamiyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kiai-kiai di daerah. Kepemimpinan Jamiyah NU adalah kepemimpinan partisipatif, bukan kepemimpinan rezim dan perorangan yang dipaksakan, sehingga setiap keputusan organisasi/jamiyah seyogianya diambil secara partisipatif dan terbuka dengan berpijak pada Khittah NU dan Qonun Asasi, serta AD ART," katanya.
Nahdliyin Nusantara pun memohon agar semua elemen di dalam NU untuk terbiasa dengan amaliah, saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat, dan saling menghargai sesama pengurus dan warga NU.
Baca juga: Ingin Segala Urusan Dipermudah Allah SWT? Baca Doa dari Alquran Berikut Ini
Dalam Pemilu 2024 ini, seluruh warga NU juga diserukan untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan hati nurani.
"Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah," ungkap Hasan.
Sejumlah tokoh hadir dalam mubes Nahdliyin Nusantara. Mulai dari KH As'ad Said Ali, KH Malik Madani, KH Asyhari Abta, KH Chaidar Muhaimin, KH Nawawi Yasin, Prof KH Nadirsyah Hosen (online/zoom), Dr Gaffar Karim, KH M Imam Azis, dan KH Abdul Muhaimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika