Badan Pangan Deraskan Stok Beras Ganjal Kekurangan Jelang Panen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan Bapanas akan segera melakukan penderasan stok Cadangan Beras Pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diinstruksikan Presiden Joko Widodo, Bapanas diminta agar terus memastikan ketersediaan stok pangan strategis.

Penderasan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke berbagai lini pasar juga diminta disegerakan agar masyarakat dapat kian mudah memperolehnya.

 
"Jadi Bapak Presiden sekali lagi memastikan seluruh stok yang ada di semua daerah, itu ada stok beras. Hari ini di Purwomartani ini juga sama. Beliau ingin melihat ketersediaan di setiap gudang Bulog yang ada dan secured," kata Arief dikutip dari siaran persnya, Senin (29/1/2024).
 
Presiden kata Arief, juga meminta Bapanas secepatnya menggelontorkan 200 ribu ton beras komersial dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,2 juta ton. Arief menjelaskan penderasan stok CBP penting dipercepat agar dapat berperan sebagai pengganjal ketersediaan pasokan di pasar.

Ini akan konsisten dilaksanakan sampai panen raya mendatang.
 
"Jadi kita punya waktu sekitar 2 bulan ini, (untuk lakukan) mengganjal sampai dengan panen itu, di atas 3,5 juta ton. Ini nanti di bulan maret. BPS (Badan Pusat Statistik) sudah memberikan KSA (Kerangka Sampel Area), di bulan Maret nanti, produksinya 3,5 juta ton. Itu artinya di atas kebutuhan konsumsi nasional beras sebulan yang 2,5 juta ton," ujarnya.
 
Arief menyebut saat Panen Raya nanti menjadi momentum menyetop beras impor. Ini mengingat Bulog sudah siap dengan stok di atas 1 juta ton. Kemudian akan ditambah untuk membantu petani menyerap produksi dalam negeri, sehingga diharapkan menjaga harga di petani.
 
Sedangkan untuk program bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan sesuai jadwal ke 22 juta keluarga penerima manfaat.
 
"Seperti yang Bapak Presiden sampaikan total 22 juta KPM. Datanya by name by address by picture, itu dari teman-teman Kemenko PMK. NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai basisnya. Kemudian yang membantu untuk mendistribusikan salah satunya adalah PT Pos Indonesia. Jadi ini akan sangat bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika