Indonesia Sesalkan Langkah Belanda Tangguhkan Pendanaan UNRWA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Belanda Hanke Bruins Slot di Den Haag, Rabu (31/1/2024). Mereka membahas beberapa isu, satu di antaranya terkait Palestina.

Dalam pertemuannya dengan Hanke, Retno menyampaikan penyesalan atas keputusan Belanda menangguhkan pendanaannya kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). “Di tengah situasi kemanusiaan (di Jalur Gaza-red) yang memburuk ini, sangat disayangkan bahwa beberapa negara donor, termasuk Belanda, melakukan suspense dukungan keuangannya terhadap UNRWA,” ujar Retno dalam keterangan persnya.

Keputusan sejumlah negara menangguhkan pendanaan untuk UNRWA dipicu oleh dugaan keterlibatan 12 staf badan tersebut dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Menlu Retno pun memberi perhatian pada isu itu. “Saya sampaikan pentingnya investigasi yang komprehensif, kredibel, dan transparan untuk segera dapat dilakukan, sehingga semua tuduhan keterlibatan sejumlah personel UNRWA dalam serangan 7 Oktober akan lebih jelas,” ucapnya.

“Pembekuan dukungan keuangan terhadap UNRWA akan sangat memperburuk situasi kemanusiaan yang memang saat ini sudah sangat buruk,” tambah Retno. Retno mengungkapkan, Menlu Belanda pun mendukung investigasi dugaan keterlibatan sejumlah staf UNRWA dalam serangan Hamas pada Oktober tahun lalu.

Selain itu, Belanda turut menekankan dukungannya terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Sedikitnya 12 negara, termasuk di dalamnya Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Jepang, telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA. Langkah itu diambil sebagai respons atas dugaan adanya 12 staf UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

UNRWA telah mengumumkan bahwa mereka sudah memutuskan kontrak dengan para staf terkait. UNRWA berisiko tidak bisa melanjutkan pemberian bantuan kepada para pengungsi Palestina, termasuk mereka yang berada di Jalur Gaza, setelah akhir Februari, jika pendanaan terhadap badan tersebut dihentikan. “Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata seorang juru bicara UNRWA, Senin (29/1/2024).

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengaku terkejut bahwa beberapa negara, termasuk AS, Australia, Inggris, Prancis, dan Kanada, memilih membekukan pendanaan untuk lembaganya sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober tahun lalu. “Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut,” kata Lazzarini, Ahad (28/1/2024) lalu, dikutip laman Anadolu Agency.

Lazzarini mengingatkan, UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza. Dia menyebut lebih dari dua juta orang di Gaza bergantung pada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka. “Banyak yang kelaparan karena waktu terus berjalan menuju bencana kelaparan yang akan terjadi. Badan ini mengelola tempat penampungan bagi lebih dari 1 juta orang dan menyediakan makanan serta layanan kesehatan dasar bahkan pada puncak permusuhan,” ungkapnya.

“Saya mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum UNRWA terpaksa menghentikan respons kemanusiaannya. Kehidupan masyarakat di Gaza bergantung pada dukungan ini dan begitu pula stabilitas regional,” tambah Lazzarini.

Israel tidak sekali menuduh staf-staf UNRWA bekerja atau terlibat dalam operasi Hamas. Hal itu menjadi dalih bagi Israel untuk menyerang fasilitas-fasilitas UNRWA di Gaza. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika