Kemenkop Perkuat Kolaborasi Kembangkan Koperasi dan UMKM
Kerja sama ini dukung tercapainya target beberapa program strategis Kemenkop.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tanah Air. Di antaranya melalui kolaborasi dengan lebih banyak pihak.
Itu disampaikan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenkop Henra Saragih yang hadir dalam kegiatan Kolaborasi Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan melalui Kemitraan Kerja Sama Dalam Negeri, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/2/2023). Melalui kegiatan tersebut, ia berharap seluruh kerja sama yang telah disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dapat diimplementasikan melalui program kegiatan yang berkolaborasi dengan banyak pihak.
"Hingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan koperasi dan UMKM," ujarnya.
Henra mengungkapkan, sejak Maret 2021 sampai Desember 2023, Kemenkop telah memfasilitasi berbagai jenis kerja sama yang tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebanyak 150 dokumen dengan lebih dari 100 mitra kerja sama baik di tingkat menteri maupun unit teknis.
Sedangkan sepanjang 2023, Kemenkop melalui Biro Hukum dan Kerja Sama telah memfasilitasi sebanyak 45 kerja sama yang melibatkan 44 stakeholder. Baik yang berasal dari Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kerja sama yang terjalin tersebut telah mendukung tercapainya target beberapa program strategis Kemenkop. Mulai dari program koperasi modern dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, pengentasan kemiskinan ekstrem, PLUT KUMKM, transformasi formal usaha mikro, Rumah Produksi Bersama, pembiayaan melalui skema KUR, hingga Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Henra menambahkan, target serupa juga berusaha dicapai oleh Kemenkop pada 2024. Di antaranya melalui program pendataan lengkap KUMKM dengan target 21,4 juta data, Rumah Produksi Bersama dengan target tujuh lokasi, sampai revitalisasi pasar rakyat.
"Selain itu, terdapat juga program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di 97 kabupaten/kota, layanan rumah kemasan sebanyak 10 unit, hingga redesain 63 PLUT KUMKM," ujarnya.
Henra menegaskan, beberapa target pembangunan itu tidak akan dapat dicapai secara sendiri-sendiri, sehingga kolaborasi dan sinergi menjadi kata kunci bagi pencapaian target bagi banyak pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika