Puan: Bansos Milik Rakyat, tidak Boleh Diklaim Milik Paslon
Megawati mengingatkan masyarakat pilih pemimpin yang punya rekam jejak baik.
REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) merupakan hak untuk masyarakat. Tidak boleh program tersebut diklaim milik salah satu pasangan calon saja.
"Bansos itu adalah hak dari seluruh rakyat, yang uangnya dari rakyat, dan untuk rakyat. Jadi tidak boleh diklaim milik salah satu calon, tapi milik seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan dalam orasinya di RTH Maron Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).
Puan mengatakan, masyarakat tidak dilarang untuk menerima bansos dari pemerintah. Namun ia yakin, rakyat ada di pihaknya untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Tanggal 14 Februari itu bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, tapi tentang bagaimana masa depan Indonesia akan lebih baik. Setuju atau nggak? setuju? solid, solid, solid," ujar Puan.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di lokasi yang sama meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang mumpuni dan memiliki rekam jejak yang baik. Sebab, jangan sampai Indonesia dipimpin oleh sosok yang bodoh dan tidak bisa membawa negara ini ke arah yang lebih baik.
Hal tersebut disebutnya ada dalam diri pasangan calon nomor urut 3 itu. Ganjar-Mahfud dijelaskannya mumpuni untuk membawa masa depan Indonesia ke arah yang jauh lebih baik.
"Kebenaran itu pasti menang, Satyam Eva Jayate. Jadi kalau kamu dengan teguh akan menusuk nomor 3, maka Ibu yakin mau tidak hanya satu putaran? Mau tidak hanya satu putaran," ujar Megawati dijawab oleh kemauan dari massa yang hadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika