BTN Syariah Fokus Uji Kelayakan Jelang Pemisahan Unit Syariah
Aset yang dimiliki BTN Syariah saat ini telah mencapai lebih dari Rp 50 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa saat ini perseroan tengah berfokus pada proses uji kelayakan (due diligence) bersama salah satu bank syariah di Indonesia jelang pemisahan atau spin off unit usaha syariahnya.
"Kami dibantu konsultan salah satu sekuritas terbesar. Kemudian kantor akuntan publik (KAP) terbesar, dan firma hukum terbesar juga yang kami pakai untuk membantu kami melakukan proses due diligence," kata Nixon saat konferensi pers di Jakarta, Senin (12/2/2024).
Nixon memaparkan, terdapat empat aspek yang dinilai penting pada saat ini untuk dilakukan uji kelayakan di antaranya terkait dengan portofolio keuangan, perjanjian dan ketentuan hukum, kapasitas teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia. Uji kelayakan tersebut diharapkan selesai pada April tahun ini.
"Kalau ditanya struktur transaksi, berapa harga, belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab karena nanti saya mendahului dari due diligence. Tapi, kami masih mengerucut ke satu target objek ini dulu (salah satu bank syariah). Dan mudah-mudahan kami fokuskan di sini saja," kata Nixon.
Perseroan berencana untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah, mengingat jumlah aset yang dimiliki saat ini telah mencapai lebih dari Rp50 triliun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
Pada Senin, BTN melaporkan aset yang diperoleh unit syariahnya mencapai Rp54,3 triliun hingga akhir Desember 2023. Dengan demikian, perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pemisahan BTN Syariah dan mendirikan bank umum syariah (BUS) yang akan dilaksanakan pada tahun ini.
Nixon mengatakan, perusahaan hasil merger paling lambat harus berdiri pada Oktober 2025 sesuai dengan ketentuan OJK. Proses menyiapkan perusahaan baru, kata dia, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka atas pertimbangan tersebut, BTN memutuskan untuk jalan akuisisi.
"Waktu itu ada dua (bank syariah yang dibidik). Yang satu, kami tinggalkan sebentar. (Sekarang) kami sedang due diligence yang satu lagi," ujar Nixon tanpa menyebutkan nama bank syariah yang dimaksud.
Pada Desember 2023, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rencana sinergi antara BTN Syariah dan Bank Muamalat menjadi bank syariah besar di Indonesia.
Penggabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah diharapkan bisa masuk 16 besar bank syariah dunia, bahkan bisa menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pada Januari 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak BTN Syariah dan Bank Muamalat terkait rencana merger. Namun, hingga saat ini belum ada permohonan perizinan terkait aksi korporasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika