Yusril: Gibran Anak Presiden, Prabowo Masih Menteri, Wajar Anggapan Ada Kecurangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menilai wajar bila ada sebagian masyarakat menganggap Pemilu 2024 akan diwarnai kecurangan karena keikutsertaan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Di mana Gibran maju menjadi calon wakil presiden mendampingi capres, Prabowo Subianto. 

Yusril menyebut selain keikutsertaan anak kandung Jokowi, Prabowo sendiri juga selama pencalonan masih aktif sebagai Menteri Pertahanan. Lalu tim Prabowo-Gibran juga berisikan sejumlah menteri aktif.

"Gibran anak presiden, Prabowo masih jabat menteri, banyak menteri terlibat kampanye, wajar jika anggapan seperti itu (curang) ada," kata Yusril, melalui tayangan reel video di akun instagramnya @yusrilihzamhd, Selasa (13/2/2024).

Meski begitu, Yusril menilai proses majunya Gibran, Prabowo masih aktif sebagai menteri dan sejumlah menteri ikut kampanye sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Walau awalnya pencalonan Gibran disorot karena peristiwa di MK, menurut Yusril itu sudah clear karena keputusan sanksi etik Ketua MK Anwar Usman dari Mahkamah Kehormatan MK tidak membatalkan pencalonan.

Lalu lanjut Yusril, Prabowo yang masih aktif sebagai menteri dan sejumlah menteri aktif ikut berkampanye kata dia juga sesuai dengan aturan. Di mana mereka boleh berkampanye selagi tidak menggunakan fasilitas negara. 

"Tapi saya tetap mengatakan undang undang kita sekarang memungkinkan hal itu terjadi mereka ikut kampanye, tapi ada batasan agar tidak menggunakan fasilitas negara," ujar Yusril.

Tanggapan Yusril ini merupakan reaksi terhadap kemunculan video dokumenter berjudul Dirty Vote pada masa tenang sebelum hari pencoblosan. Dengan segala kritik, kelebihan dan kekurangan Pemilu 2024, Yusril mengajak masyarakat agar tetap percaya pada penyelenggaraan Pemilu.

Karena bila Pemilu tidak dilaksanakan seusai waktunya, Yusril khawatir akan membawa negara pada situasi krisis lantaran masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri sampai anggota legislatif akan habis. 

"Pemilu 2024 ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya tetap harus dilaksanakan dan masyarakat tidak perlu ragu ragu terhadap pelaksanaannya. Karena kalau Pemilu ini tertunda itu akan menimbulkan persoalan yang sangat besar terutama terkait habisnya masa jabatan presiden, wapres, Anggota DPR, DPD dan lainnnya. Itu bisa membawa negara ke dalam keadaan krisis. Apapun juga tayangan dalam film (dirty vote) ini kita hormati, kita hargai sebagai suatu kebebasan berekspresi bahwa orang berbeda pendapat iya normal saja, orang yang mengkritik juga normal saja," kata Yusril menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika