Citra Sebagai 'Partainya Jokowi' Ternyata tak Mampu Katrol Raihan Suara PSI

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Febrian Fachri, Antara

Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, mengatakan, kampanye masif yang dilancarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam beberapa bulan terakhir ternyata tidak menolong mereka untuk lolos ke parlemen. Pun demikian dengan citra yang dibangun, bahwa PSI adalah partai Joko Widodo (Jokowi).

“PSI yang belakangan di 2-3 bulan terakhir begitu masif melakukan kampanye, lewat mobilisasi darat, kemudian lewat image yang dibangun sebagai partainya Pak Jokowi, ternyata tidak mampu menolong PSI untuk lolos ke parlemen,” jelas Adjie dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/2/2024). 

Hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 LSI Denny JA memang menunjukkan adanya sembilan partai politik yang tidak lolos ke DPR RI. Ada PSI yang kembali gagal masuk ke parlemen dengan raihan suara hanya 2,71 persen dari syarat 4 persen yang diperlukan.

“Dari partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) ini ada sembilan partai. Jadi ada sembilan partai versi quick count yang tidak lolos PT karena setelah ditambah margin of error 1 persen, tidak juga melampaui 4 persen. Partai-partai itu termasuk PSI,” kata Adjie.

Selain PSI, partai politik lain yang gagal lolos ke parlemen itu terdiri dari Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PKN, dan Partai Ummat. Adjie menjelaskan, partai yang gagal lolos tersebut ada yang sudah pernah mengikuti kontestasi pilek dan ada yang baru pertama kali.

Hasil quick count LSI Denny JA ini berdasarkan 99,6 persen data yang sudah masuk. Quick count ini dilakukan dengan metodologi multistage random sampling terhadap 2.000 responden atau TPS yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Hasil quick count ini memiliki margin of error kurang lebih sebesar 1 persen.

Analis politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyebut, ada dua faktor penyebab raihan suara PSI tak mencapai empat persen. Pertama, Kaesang terlambat masuk PSI.

Kaesang resmi masuk PSI pada 23 September 2023. Dua hari berselang, putra bungsu Presiden Jokowi itu didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Namun, Kaesang tidak maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI.

"Itu menurut saya terlambat masuknya karena waktu itu DCT (Daftar Calon Tetap) sudah jadi, sehingga Kaesang ini tidak bisa menambah suara. Kalau dia jadi caleg, mungkin itu ada tambahan suara," kata Hendri Satrio ketika dikonfirmasi Republika, Kamis (15/2/2024).

Selain itu, lanjut Hendri, Presiden Jokowi juga tak fokus membantu memenangkan PSI. Jokowi lebih fokus membantu pemenangan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Faktor penyebab kedua, PSI hanya fokus menyasar pemilih muda. Padahal, semua partai politik kompetitor PSI mengejar pemilih semua rentang usia, termasuk pemilih muda.

"Sebetulnya semua partai politik di Indonesia itu punya sayap organisasi kepemudaan untuk merangkul anak muda. Jadi, saat PSI yang tidak punya organisasi sayap, kemudian merasa dirinya sudah diterima anak muda itu akan susah," kata Hendri.

Lewat keterangan tertulisnya kemarin, anggota Dewan Pembina PSI Ratu Isyana Bagoes Oka optimistis partainya bisa menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan meraih kursi DPR di Senayan.

"Data quick count baru masuk sekitar 30-40 persen. PSI sementara berada di kisaran 3-4 persen, dengan margin of errors sekitar 1-2 persen. Insya Allah bila data sudah final, PSI akan melewati parliamentary threshold 4 persen," kata Isyana dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Isyana juga berpesan kepada seluruh kader dan caleg PSI untuk terus mengawal suara rakyat yang dititipkan kepada PSI. "Selain mengawal suara nasional, DPP PSI juga menginstruksikan agar mengawal suara yang akan menjadi kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jangan lengah, kawal suara rakyat," ujarnya.

Adapun sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku partai yang ia pimpin bisa melenggang masuk Parlemen Senayan pada Pemilu 2024.

“Deg-degan, tapi yakin PSI bisa masuk ke Senayan,” ujar Kaesang saat memberi keterangan kepada pers usai menyalurkan hak suara di TPS 063, Apartemen Taman Rasuna, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu.

Kaesang menuturkan, dirinya yakin PSI bisa tembus ke Senayan untuk pertama kalinya karena melihat survei internal yang menunjukkan elektabilitas partai berada di kisaran 5,1 hingga 6 persen. “Survei internal kami 5,1–6 persen, tapi saya harap bisa lebih baik,” ujar putra bungsu Presiden Joko Widodo itu.

Pada awal Februari 2024, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni sempat optimistis partainya bisa meraih 7 persen suara di Pemilu 2024. Optimisme Raja Juli itu berdasarkan hasil survei internal. 

"Survei internal kami sekarang sudah ada, di internal ada dua survei ya yang pertama ada di 4,3 persen yang satu lagi ada di 5,2 persen dengan margin of error sekitar 2 persen," ujarnya.

Jelang Pemilu 2024, Kaesang sempat mengajak Jokowi makan malam di sebuah restoran di Kota Bandung, Jawa Barat. Saat itu, Jokowi mengakui sudah lama senang dengan PSI yang banyak memiliki kader muda serta memperjuangkan pemerintahan yang baik.

"Pertama, saya sudah sejak dulu senang sama PSI karena di situ berkumpul anak-anak muda dan saya percaya bahwa PSI itu memperjuangkan pemerintahan yang baik, memperjuangkan pemerintahan yang bersih," kata Presiden Jokowi.

Dia juga menyebut PSI sebagai partai yang berani bersuara lantang, misalnya saat berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Juga berani bersuara. Yang saya senang utamanya yang kemarin, yang di DPRD suaranya kencang, berani memberi kritikan-kritikan untuk memberikan masukan," jelasnya.

Presiden meyakini dengan semangat seperti itu, PSI akan mampu masuk ke parlemen di DPR Senayan pada Pemilu 2024. "Saya kira itu sangat baik dan saya percaya kalau semangatnya seperti ini kok bisa masuk ya, bisa masuk ke Senayan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika