Australia Resmi Larang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Senat Australia akhirnya mengesahkan larangan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun pada Kamis (28/11/2024). Regulasi tersebut akan segera menjadi undang-undang pertama di dunia terkait pembatasan tersebut.

Undang-undang itu akan membuat platform termasuk TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X dan Instagram bertanggung jawab atas denda hingga 50 juta dolar Australia (sekitar Rp 500 miliar) karena kegagalan sistemik dalam mencegah anak-anak di bawah 16 tahun memiliki akun. Senat mengesahkan RUU tersebut dengan 34 suara berbanding 19. 

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Australia pada Rabu menyetujui undang-undang tersebut dengan suara 102 berbanding 13. DPR Australia belum menyetujui amandemen oposisi yang dibuat di Senat. Tapi itu hanya formalitas karena pemerintah sudah menyetujuinya. 

Platform-platform medsos akan memiliki waktu satu tahun untuk memikirkan bagaimana mereka dapat menerapkan larangan tersebut sebelum hukuman diterapkan. Meta Platforms, pemilik Facebook dan Instagram, mengatakan undang-undang tersebut “dibuat terburu-buru.”

Digital Industry Group Inc, yang merupakan advokat untuk platform tersebut di Australia, mengatakan masih ada pertanyaan mengenai dampak undang-undang tersebut terhadap anak-anak, landasan teknis, dan cakupannya. “Undang-undang pelarangan media sosial telah dirilis dan disahkan dalam waktu seminggu dan, sebagai akibatnya, tidak ada seorangpun yang dapat dengan yakin menjelaskan cara kerjanya – komunitas dan platform tidak mengetahui apa sebenarnya yang diwajibkan dari mereka,” DIGI kata direktur pelaksana Sunita Bose dalam sebuah pernyataan.

Amandemen tersebut memperkuat perlindungan privasi. Platform tidak boleh memaksa pengguna untuk memberikan dokumen identitas yang dikeluarkan pemerintah, termasuk paspor atau SIM, dan juga tidak boleh meminta identifikasi digital melalui sistem pemerintah. DPR dijadwalkan untuk mengesahkan amandemen tersebut pada Jumat. 

Kritik terhadap undang-undang tersebut khawatir bahwa pelarangan anak-anak dari media sosial akan berdampak pada privasi pengguna yang harus menyatakan bahwa mereka berusia di atas 16 tahun. Meskipun partai-partai besar mendukung larangan tersebut, banyak pendukung kesejahteraan anak dan kesehatan mental khawatir akan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Senator David Shoebridge, dari partai minoritas Hijau, mengatakan para ahli kesehatan mental sepakat bahwa larangan tersebut dapat membahayakan banyak anak yang menggunakan media sosial untuk mencari dukungan. 

Senator oposisi Maria Kovacic mengatakan RUU itu tidak radikal tetapi perlu. “Fokus inti dari undang-undang ini sederhana: Ini menuntut perusahaan media sosial mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi dan menghapus pengguna di bawah umur dari platform mereka,” kata Kovacic kepada Senat. 

“Ini adalah tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan ini sejak lama, namun sudah terlalu lama mereka mengabaikan tanggung jawab ini demi keuntungan,” tambahnya. 

Juru kampanye keamanan online Sonya Ryan, yang putrinya yang berusia 15 tahun, Carly, dibunuh oleh seorang pedofil berusia 50 tahun yang berpura-pura menjadi remaja secara online, menggambarkan pemungutan suara Senat sebagai “momen penting dalam melindungi anak-anak kita dari bahaya online yang mengerikan.”

“Sudah terlambat bagi putri saya, Carly, dan banyak anak lainnya yang sangat menderita dan mereka yang kehilangan nyawa di Australia, namun mari kita berdiri bersama atas nama mereka dan merangkul hal ini bersama-sama,” katanya kepada AP melalui email.

Wayne Holdsworth, yang putra remajanya, Mac, bunuh diri setelah menjadi korban pemerasan seks online, telah menganjurkan pembatasan usia dan bangga dengan pengesahan pembatasan tersebut. “Saya selalu menjadi warga Australia yang bangga, namun bagi saya setelah keputusan Senat hari ini, saya merasa sangat bangga,” kata Holdsworth kepada AP melalui email. 

Christopher Stone, direktur eksekutif Suicide Prevention Australia, badan pengelola sektor pencegahan bunuh diri, mengatakan undang-undang tersebut gagal mempertimbangkan aspek positif media sosial dalam mendukung kesehatan mental dan rasa keterhubungan kaum muda. “Pemerintah menutup mata dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan mempercepat undang-undang ini. Generasi muda Australia berhak mendapatkan kebijakan berbasis bukti, bukan keputusan yang dibuat dengan tergesa-gesa,” kata Stone dalam sebuah pernyataan.

Kritiknya mencakup bahwa undang-undang tersebut diajukan melalui Parlemen tanpa pengawasan yang memadai, tidak efektif, menimbulkan risiko privasi bagi semua pengguna, dan melemahkan wewenang orang tua dalam mengambil keputusan bagi anak-anak mereka. 

Para penentang juga berpendapat bahwa larangan tersebut akan mengisolasi anak-anak, menghilangkan aspek-aspek positif dari media sosial, mengarahkan mereka ke web gelap, membuat anak-anak yang terlalu muda enggan melaporkan bahaya di media sosial, dan mengurangi insentif bagi platform untuk meningkatkan keamanan online.

Ikuti Whatsapp Channel Republika