Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Jatim, Ini Fokus Adhy Karyono
Adhy Karyono resmi dilantik sebagai pj gubernur Jatim oleh Mendagri.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Adhy Karyono resmi dilantik sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Jumat (16/2/2024). Ia akan menjalani tugas barunya itu sampai terpilihnya gubernur-wakil gubernur definitif hasil pemilihan kepala-wakil kepala daerah (pilkada).
Adhy merupakan sekretaris daerah (sekda) Provinsi Jatim. Selama beberapa hari terakhir ia ditunjuk sebagai pelaksana harian (plh) gubernur setelah masa jabatan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak berakhir.
Hari ini, Adhy dilantik sebagai pj gubernur Jatim oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Mendagri meyakini Adhy dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melihat dari pengalamannya. “Beliau adalah sosok birokrat yang cerdas dan berpengalaman, terutama berpengalaman di Jatim. Jadi, beliau pasti mengerti Jatim,” kata Mendagri.
Selepas dilantik, Adhy menyatakan kesiapannya menjalankan tugas sebagai pj gubernur dan melanjutkan kinerja pembangunan yang sudah dilakukan di masa pemerintahan Khofifah-Emil. Salah satu fokusnya adalah melaksanakan reformasi birokrasi.
“Kami fokus untuk melanjutkan percepatan reformasi birokrasi yang berdampak pada program penanganan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi ekonomi, transformasi digital, dan pengurangan pengangguran,” kata Adhy.
Adhy juga mengaku bakal melanjutkan program-program strategis lainya, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penanganan stunting. Menurut dia, berbagai program dan kinerja pembangunan pada masa pemerintahan Khofifah-Emil sudah luar biasa.
“Salah satu buktinya ialah dengan diraihnya 738 penghargaan nasional dan internasional dari berbagai sektor selama lima tahun terakhir,” ujar Adhy.
Dalam waktu dekat, Adhy mengaku akan melakukan konsolidasi internal dengan jajaran eksekutif. Begitu juga dengan jajaran legislatif dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim. Menurut dia, konsolidasi itu penting untuk menyamakan irama langkah dalam menjaga Jatim tetap kondusif sampai terpilihnya gubernur dan wakil gubernur periode berikutnya.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota karena Jawa Timur ini provinsi besar, yang terdiri dari 38 kabupaten/ kota, sehingga derap langkah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama masa transisi ini tetap terjalin secara harmonis,” ujar Adhy.