Kondisi Persediaan Dana UNRWA akan Negatif pada April  

REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN – Kepala badan bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini mengatakan kekurangan dana yang akan dihadapi lembaga bulan depan akan semakin memburuk pada April. 

Bila mereka tidak mendapatkan dana segar atau menyakinkan pendonor untuk kembali menyalurkan sumbangan yang kini ditangguhkan.

Hal ini dia sampaikan di Dublin, di mana Irlandia mengumumkan bantuan senilai 20 juta euro untuk UNRWA dan mendesak negara-negara yang menangguhkan sumbangannya untuk "segera menarik kembali keputusan tersebut" dan kembali menyalurkan pendanaan dan memperluas dukungan mereka.

UNRWA memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya ke rakyat Palestina di Gaza. Lembaga itu mengalami krisis pendanaan setelah Israel menuduh 12 dari 13 ribu staf UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.

"Operasi kami akan mulai terganggu pada bulan Maret tapi April akan benar-benar menjadi bulan di mana arus kas kami benar-benar negatif," kata Lazzarini dalam konferensi pers, Jumat (16/2/2024).

Dia menggambarkan lembaganya dalam "bahaya eksistensial." Arus kas negatif terjadi bila pengeluaran suatu organisasi lebih besar dari pendapatannya, hal ini akan berdampak pada kemampuannya untuk terus beroperasi.

Lazzarini menggelar konsultasi ekstensif dengan pendonor termasuk negara-negara Teluk dan Brussels. Beberapa hari terakhir ia mencoba menutupi kekurangan pendanaan UNRWA senilai 440 juta dolar AS.

Beberapa pendonor UNRWA seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengatakan tidak akan menyalurkan kembali donasi mereka sampai penyelidikan internal PBB atas tuduhan Israel selesai. Laporan awal diperkirakan akan diumumkan beberapa pekan kedepan.

Lazzarini mengatakan PBB akan membagikan sebagian pengamatan dalam penyelidikan ini dengan beberapa negara anggota dalam empat pekan ke depan.

"Dalam momen berbahaya ini, tidak mungkin membiarkan UNRWA runtuh," kata Menteri Luar Negeri Irlandia Michael Martin di konferensi pers. "Masyarakat internasional harus menyadari hal ini," tambahnya. 

Sementara itu, Parlemen Israel (Knesset) telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) berisi larangan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Kamis (15/2/2024).

UNRWA merupakan badan utama yang menyediakan kebutuhan esensial bagi jutaan pengungsi Palestina, tidak hanya di Tepi Barat, tapi juga Jalur Gaza dan beberapa negara Timur Tengah.

Dilaporkan Anadolu Agency, RUU larangan operasi UNRWA diloloskan dengan 33 suara mendukung dan 10 suara menentang. Knesset terdiri dari 120 anggota. Keputusan tersebut kini akan diserahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas.

RUU itu perlu melewati..

RUU itu perlu melewati tiga tahap pembahasan lagi sebelum menjadi undang-undang. Dalam RUU dinyatakan bahwa UNRWA dilarang beroperasi di Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki. RUU menginstruksikan kepolisian untuk menegakkan larangan tersebut.

“UNRWA berfungsi sebagai platform untuk menghasut dan mendidik kebencian terhadap Israel dan merugikan penduduk Yahudi di sana,” demikian isi penjelasan RUU larangan UNRWA. 

Baca juga: 4 Perkara yang Bisa Menghambat Rezeki Keluarga Menurut Alquran

Belum ada komentar dari UNRWA terkait keputusan Knesset meloloskan RUU tersebut. Belasan negara, termasuk di dalamnya Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat (AS), Prancis, Austria, dan Jepang, telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA.

Langkah itu diambil sebagai respons atas dugaan keterlibatan 12 staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.  

UNRWA telah mengumumkan bahwa mereka sudah memutuskan kontrak dengan para staf terkait. Penyelidikan terkait dugaan keterlibatan sejumlah stafnya dalam serangan Hamas ke Israel juga sedang dilakukan.

Jika penangguhan pendanaan atau sumbangan terus berlangsung, UNRWA terancam tidak bisa lagi menyalurkan bantuan kepada para pengungsi Palestina, termasuk mereka yang berada di Jalur Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika