Pakar: Regulasi yang Berlebihan dan tak Tepat Bisa Lemahkan Sifat Desentralisasi Blockchain

GenpOp. -- Sebuah pertanyaan menarik diajukan kepada Anndy Lian, pakar teknologi Blockchain dan penulis buku Blockchain Revolution 2030. Pertanyaan ini seputar kaitan antara regulasi pemerintah dan sifat desentralisasi yang melekat pada blockchain.

"Itu pertanyaan menarik lainnya. Saya pikir ini tergantung pada jenis dan tingkat regulasi serta tata kelola yang diterapkan pada teknologi blockchain," kata Lian kepada techopedia.

Dia menjelaskan, beberapa peraturan dan tata kelola mungkin diperlukan dan bermanfaat untuk memastikan perlindungan data konsumen dan pencegahan penipuan. Juga untuk meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi blockchain dan pengelolaan data.

Lian menekankan, regulasi dan tata kelola yang berlebihan atau tidak tepat dapat merusak sifat desentralisasi blockchain dan membahayakan keunggulannya, seperti efisiensi, keamanan, dan inovasi.

"Ada trade-off antara regulasi dan desentralisasi, dan menemukan keseimbangan yang optimal tidaklah mudah. Ini dapat bervariasi tergantung pada kasus penggunaan spesifik, konteks, dan pemangku kepentingan teknologi blockchain," kata pria kelahiran Singapura itu.

Misalnya, beberapa aplikasi blockchain mungkin memerlukan lebih banyak regulasi dan tata kelola dibandingkan aplikasi lainnya. Bergantung pada tingkat risiko, kompleksitas, dan dampak yang ditimbulkannya.

Demikian pula, beberapa pengguna blockchain mungkin lebih memilih peraturan dan tata kelola dibandingkan yang lain. Tergantung pada preferensi, harapan, dan nilai-nilai mereka.

"Saya pikir tantangannya adalah merancang dan menerapkan peraturan dan tata kelola yang fleksibel, mudah beradaptasi, dan responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan teknologi blockchain dan penggunanya yang terus berkembang," tuturnya.

Dengan demikian, menurut Lian, perlu pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang melibatkan seluruh aktor terkait, seperti pemerintah, regulator, pengembang, pengguna, peneliti, dan masyarakat sipil.

"Karena memang butuh pembelajaran berkelanjutan dan proses perbaikan yang memantau dan mengevaluasi dampak dan hasil regulasi dan tata kelola pada teknologi blockchain dan penggunanya," ujarnya. []

Ikuti Whatsapp Channel Republika