Bawaslu Jateng akan Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas dan Politik Uang
Bawaslu Jateng menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu di sejumlah daerah.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menerima laporan dugaan pelanggaran terkait momen pemungutan suara Pemilu 2024. Seperti dugaan petugas yang tidak netral dan politik uang.
“Laporan yang masuk, sudah kami minta Bawaslu kabupaten/kota untuk mendetailkan datanya,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Jateng, Sosiawan.
Sosiawan mengatakan, ada sejumlah laporan yang masuk, antara lain dugaan pelanggaran netralitas kepala desa di Kabupaten Demak saat hari pemungutan suara. Selain itu, dugaan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak netral di Kabupaten Semarang.
Menurut Sosiawan, ada juga laporan dugaan praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara di Kabupaten Purworejo. “Masuk dalam dugaan pidana pemilu, akan kami dalami,” katanya.
Selain itu, Sosiawan mengatakan, ada laporan dugaan sekelompok orang yang mengacau saat pemungutan suara di wilayah Kabupaten Tegal. Bawaslu setempat diminta membuat laporan secara detail terkait kejadian itu.
Menurut Sosiawan, Bawaslu Jateng akan menindaklanjuti dan mendalami berbagai laporan yang masuk dari daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika