Dokter Korea Selatan Bakal Mogok Massal, Militer Bersiap Sediakan UGD untuk Publik

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Militer Korea Selatan berencana membuka unit gawat darurat rumah sakit mereka bagi publik jika para dokter melakukan pemogokan besar-besaran terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran. Hal tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan, Senin (19/2/2024).

Sebanyak 2.700 dokter magang dan dokter residen di lima rumah sakit umum besar di Korea Selatan yang berperan penting dalam menyediakan perawatan medis kritis bersiap untuk mengajukan pengunduran diri secara massal pada Senin malam sebagai protes terhadap rencana tersebut. Tindakan para pekerja medis itu menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan rumah sakit dan perawatan pasien akan lumpuh.

"Jika sektor medis sipil melanjutkan pemogokan … militer kami akan membuka ruang gawat darurat di 12 rumah sakit militer, termasuk Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Ibu Kota," kata Jeon Ha-kyou, juru bicara kementerian, kepada pers.

Ha-kyou juga menuturkan bahwa militer Korsel akan memberikan dukungan dalam perawatan pasien darurat. Aksi bersama yang direncanakan kalangan dokter merupakan bagian dari protes terhadap keputusan pemerintah untuk menambah 2.000 kursi pada kuota pendaftaran sekolah kedokteran di Korsel tahun depan.

Penambahan jumlah tersebut menjadi peningkatan signifikan dari 3.058 kursi yang ada saat ini. Para dokter dan mahasiswa kedokteran telah menyuarakan keberatan atas rencana pemerintah tersebut.

Mereka berpendapat bahwa jumlah dokter sudah mencukupi dan peningkatan kuota mahasiswa kedokteran akan mengakibatkan perawatan medis yang tidak diperlukan. Dengan mengambil contoh negara-negara maju lainnya yang menghadapi kekurangan dokter, pemerintah Korsel beralasan bahwa negara harus mulai melatih lebih banyak dokter untuk memenuhi tantangan terkait masyarakat yang menua dengan cepat.

Pemerintah Korea Selatan akan sepenuhnya memperluas layanan telemedis jika dokter jadi mogok massal. Layanan telemedicine ditujukan untuk memastikan pasien kronis dan ringan tidak menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas medis selama masa aksi kolektif.

"(Pemerintah) berencana untuk sepenuhnya mengizinkan konsultasi medis non-kontak," kata Perdana Menteri Han Duck-soo dalam pertemuan darurat dengan para menteri terkait di Seoul, Senin.

Layanan telemedis di Korea Selatan atau metode pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi telah diizinkan Korea Selatan sejak 2020. Pada Desember 2023, pemerintah memperluas layanan telemedis kepada pasien yang pertama kali berkonsultasi di daerah terpencil pada malam hari dan hari libur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika