Usulan Hak Angket Pemilu 2024 dan Gayung Bersambut, 'Daripada ke MK'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Eva Rianti, Nawir Arsyad Akbar, Febryan A

Usulan hak angket penyelidikan atas dugaan kecurangan Pemilu 2024 seperti akan benar-benar bergulir di DPR. Diusulkan pertama kali oleh capres Ganjar Pranowo yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang adalah partai tempat Ganjar bernaung, kini usulan hak angket direspons positif oleh kubu Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, bahwa Koalisi Perubahan siap menggulirkan hak angket bersama PDI Perjuangan guna merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS.

"Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," kata Taslim di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024) petang.

Dalam menggulirkan hak angket, dia pun menginginkan kesederajatan, saling menghormati, dan saling menghargai. Dia mendukung hak angket karena koalisi-nya itu menginginkan kebenaran.

"Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia," ujar dia.

Adapun Hermawi menyatakan hal tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi di Nasdem Tower pada Kamis petang. Menurutnya, pertemuan itu rutin dilakukan sekaligus menyambung tali silaturahim koalisi.

Dia mengatakan, koalisi tersebut memiliki semangat kesatuan yang utuh dalam merespons wacana penggunaan hak angket tersebut. Sejauh ini, dia pun mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan PDIP dan baru hanya mendengar wacana tersebut dari kubu tersebut. Namun, menurutnya inisiasi hak angket tersebut bukan berasal dari orang yang sembarangan.

"Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang, Ganjar kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia, jadi kita anggap ini serius," tegas dia. 

Dia pun mengaku timnya telah menyiapkan data-data untuk mendukung bergulirnya hak angket tersebut. Jika perlu, dia pun mengaku pihaknya siap mengirimkan tim untuk mendukung gerakan PDIP tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi menilai langkah untuk menguak praktik kecurangan pemilu melalui hak angket adalah cara yang tepat. Aboe membandingkan langkah itu sebagai upaya yang lebih baik, dibandingkan lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyinggung lembaga 'Tuhan' itu seperti tidak diperlukan dalam upaya yang tengah diperjuangkan. Hal itu berkaca dari kasus mantan Ketua MK Anwar Usman yang dianggap melanggengkan keponakannya yang juga anak Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. 

"Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya," kata Aboe dalam konferensi pers tiga partai Koalisi Perubahan soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). 

Anwar Usman diketahui masih menjadi salah satu hakim konstitusi hingga saat ini, bahkan dikabarkan berjuang untuk kembali menduduki posisi sebagai ketua MK. 

"Lebih baik kita (gunakan cara lewat) angket, (caranya) cantik. Iya kan? Angket kita sudah pengalaman kok, indah kerjanya," ujar Aboe. 

Dia menegaskan, PKS bersama partai koalisi yakni Partai Nasdem dan PKB satu suara untuk mendukung bergulirnya angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Hak angket itu diketahui diinisiasi oleh capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo, kader PDIP yang diusung Partai Banteng untuk maju di Pilpres 2024.  

Aboe menegaskan, para partai Koalisi Perubahan saat ini tengah menunggu aksi atau gerakan dari PDIP untuk segera membahas dan melangkah untuk melakukan hak angket tersebut. Karena hingga saat ini hak angket itu baru bergulir di Ganjar saja, belum pada partai politik.  

"Kami menunggu PDIP soal hak angket ini. Kami sangat mendukung, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu kami ada di belakangnya, kami akan mengawal," tuturnya. 

"Jadi kita tunggu lokomotifnya. Bangsa ini butuh suasana keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini," lanjutnya. 

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP, Adian Napitupulu mengatakan bahwa MK sudah menjadi lembaga yang tak dipercaya publik. Terutama dalam tugasnya nanti untuk menyelesaikan sengketa Pemilu 2024.

Oleh karena itu, menurut dia, DPR dapat mengambil peran dalam menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024. Salah satunya lewat pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo.

"Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Adian lewat keterangannya, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres). Berbagai dugaan kecurangan itu telah ditemukan rakyat dan partai politik.

"Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka, rakyat bingung, parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu, ngadu ke mana? MK ada pamannya, lalu ke mana? Mau tidak mau, pilihannya hak angket," ujar Adian.

Merespons wacana hak angket, Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan, UU Pemilu sudah menetapkan jalur yang bisa ditempuh apabila ada permasalahan terkait pemungutan dan penghitungan suara. Jalur yang disediakan adalah pelaporan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengajuan sengketa di MK, bukan lewat hak angket DPR.

"Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas bahwa Bawaslu yang menangani. Kalau ada perselisihan terhadap hasil pemilu, MK sebagai lembaga yang menyelesaikan," kata Idham kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika