Fitch Ungkap Proyeksi Kebijakan Ekonomi Prabowo, Ini Analisisnya

REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai, kebijakan ekonomi Indonesia kemungkinan tidak akan banyak berubah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Meski begitu, ketidakpastian seputar kebijakan fiskal jangka menengah masih meningkat.

Dikatakan, kemungkinan kejelasan kebijakan fiskal akan mulai terlihat setelah presiden baru menjabat pada Oktober mendatang. Seperti diketahui, Prabowo telah mengeklaim kemenangan dalam pemilihan presiden yang diadakan pada 14 Februari 2024.

Jika hitungan dalam quick count terealisasi, maka akan menghindari pemilihan putaran kedua pada Juni 2024. Menurut Fitch Ratings, ini sekaligus mengurangi ketidakpastian politik jangka pendek. 

Namun, lawan utama Prabowo yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyatakan, mereka akan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memerlukan waktu beberapa minggu untuk dikonfirmasi, sebelum mengakui kekalahan. "Kami mengantisipasi Prabowo akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ibu kota baru, dan mempertahankan upaya pemerintah saat ini guna mendukung hilirisasi komoditas dan memperluas manufaktur baterai dan kendaraan listrik," kata Fitch dalam keterangan resminya yang dikutip, Senin (26/2/2024). 

Fitch memperkirakan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil akan tetap sekitar atau sedikit di atas lima persen pada tahun ini. Lalu tahun depan, akan sejalan dengan kondisi sebelum pandemi.

Fitch pun memperkirakan, kebijakan moneter dan fiskal akan tetap mendukung stabilitas makroekonomi, setidaknya selama sisa tahun ini. "Namun kami yakin risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang dan susu gratis di sekolah yang dapat menghabiskan biaya sekitar dua persen PDB setiap tahunnya," tutur Fitch.

Dikatakan, pernyataan Prabowo soal Indonesia dapat mempertahankan rasio utang pemerintah atau PDB yang jauh lebih tinggi juga menunjukkan adanya risiko terhadap proyeksi fiskal negara. Hanya saja, ia juga menyerukan agar Indonesia meningkatkan tingkat pendapatan pemerintah terhadap PDB secara signifikan.

Skenario dasar Fitch yakni, utang pemerintah Indonesia akan tetap berada pada jalur penurunan bertahap. Hal ini mengasumsikan terhadap dukungan luas di seluruh parlemen baru mengenai kebijakan fiskal yang hati-hati dan defisit fiskal di bawah tiga persen PDB.

Indonesia mempunyai batasan defisit anggaran sebesar tiga persen dari PDB. Pembatasan ini sempat dilonggarkan selama pandemi Covid-19. Defisit fiskal dengan cepat diturunkan menjadi 1,7 persen PDB pada 2023. 

"Rekam jejak fiskal Indonesia yang kuat mencerminkan dukungan luas dari seluruh spektrum politik terhadap kepatuhan terhadap batas atas defisit," kata Fitch.

Fitch mengafirmasi peringkat Indonesia di ‘BBB’ dengan Outlook Stabil pada September 2023. "Pada saat itu kami mengatakan bahwa peningkatan signifikan dalam beban utang pemerintah negara tersebut, sehingga mendekatkan negara tersebut ke level setara dengan kategori ‘BBB’, dapat menyebabkan tindakan pemeringkatan negatif," tulis lembaga pemeringkat internasional tersebut.

Sebaliknya, kata dia, peningkatan rasio pendapatan pemerintah atau PDB yang mendekati rasio negara-negara lain akan meningkatkan fleksibilitas keuangan publik dan memperkuat profil kredit Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika