Hasil Pilpres di DKI Jakarta di Sirekap Kalah Update dari KawalPemilu, Ini Kata Ketua KPU

Perolehan suara pilpres di DKI Jakarta dalam Sirekap KPU baru mencapai 71,75 persen.

Republika/Bayu Adji P
Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan permasalahan Sirekap saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta.
Rep: Bayu Adji P, Eva Rianti Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan terkait tampilan hasil Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk pemilihan presiden (pilpres) di wilayah DKI Jakarta yang datanya lambat diperbarui. Lambatnya tampilan dalam website pemilu2024.kpu.go.id untuk hasil penghitungan pilpres di wilayah DKI Jakarta dinilai karena KPU masih melakukan sinkronisasi. 

Baca Juga


Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya masih terus melakukan sinkronisasi data hasil pembacaan dengan unggahan formulir C Hasil plano dalam Sirekap. Pasalnya, masih ada anomali data yang ditemukan KPU dari hasil pembacaan Sirekap terhadap formulir C Hasil. 

"Perkembangan unggah masih pada angka 77,5 persen (untuk pilpres secara nasional) tadi, secara bertahap kita pelan-pelan unggah kalau hasil koreksi sudah selesai," kata dia saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Selasa (27/2/2024).

Hasyim menjelaskan, Sirekap merupakan aplikasi yang dikembangkan KPU agar para petugas KPPS dapat memfoto formulir C Hasil plano di TPS. Unggahan foto itu kemudian dibaca oleh sistem Sirekap, yang hasilnya ditampilkan berupa foto formulir C Hasil plano beserta angka hasil pembacaan dari foto tersebut.

Ketika terdapat hasil pembacaan yang tidak sesuai dengan formulir C Hasil sistem Sirekap akan mengkategorikannya sebagai anomali. Anomali data itu kemudian diklasterkan tersendiri untuk kemudian dikoreksi. 

"Yang sudah telanjur terpublikasi, tetap terpublikasi. Kemudian yang terklaster anomali kita lakukan koreksi," ujar Hasyim.

Hsil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. - (Republika)

 

Ia menambahkan, KPU juga sempat menunda tayangan hasil penghitungan Sirekap dalam website pemilu2024.kpu.go.id beberapa waktu lalu. Hal itu dikarenakan KPU masih melakukan sinkronisasi atau koreksi data yang belum sesuai.

"Itu kita publikasikan secara bertahap bagi yang angkanya sudah sinkron. Bagi yang belum sinkron, itu cek ulang dan koreksi. Supaya tampilan publikasi tidak menimbulkan problem ketika dibaca atau diakses oleh berbagai macam pihak," kata dia.

Hasyim menyebutkan, sejak 15 Februari 2024 hingga saat ini, pihaknya masih terus melakukan koreksi secara bertahap. Adapun jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah terkoreksi adalah 154.541 TPS untuk pilpres, 13.767 TPS untuk pemilihan legislatif (pileg) DPR RI, dan 16.450 TPS untuk pemilihan DPD. 

"Sementara untuk data anomali dan hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi dikerjakan oleh KPU provinsi, dan untuk pemilu DPRD kabupaten/kota dikerjakan oleh KPU kabupaten/kota," kata dia.

Diketahui, tampilan penayangan data hasil perolehan suara untuk pilpres di wilayah DKI Jakarta dalam Sirekap baru mencapai 71,75 persen. Dari data itu, pasangan Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi yaitu 41,47 persen, disusul pasangan Anies-Muhaimin 41,11 persen, dan Ganjar-Mahfud 17,42 persen. 

Padahal, dalam website kawalpemilu.org, data yang masuk untuk pilpres di DKI Jakarta telah mencapai 85,97 persen. Dari data itu, pasangan Anies-Muhaimin yang memimpin perolehan suara yaitu 41,69 persen, Prabowo-Gibran 41,15 persen, dan Ganjar-Mahfud 17,16 persen.



Sebelumnya, Anies menekankan agar semua pihak menunggu hasil resmi pemenang Pilpres 2024. "Bukan (tidak percaya perhitungan suara), kita tunggu hasil KPU," kata Anies kepada Republika di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024). 
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut mengungkapkan, sembari menunggu hasil resmi dari KPU, saat ini pihaknya tengah berupaya membongkar terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam keberjalanan pemilu. Upaya itu secara masif dilakukan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN. 
 
"Saya katakan, problematikanya pra-TPS (tempat pemungutan suara)," ujar dia. 
 
Pra-TPS yang dimaksud Anies adalah sebelum hari pencoblosan. Menurut penelusuran dan pendalaman THN AMIN, kecurangan pemilu terjadi jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Sehingga pihaknya tengah mendalami dugaan kecurangannya. 
 
Adapun berdasarkan informasi THN AMIN, jauh sebelum proses pencoblosan telah terjadi banyak kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Itu melibatkan pimpinan-pimpinan negara, baik penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum (APH), sampai kepala desa. 
 
Kecurangan yang paling banyak terjadi dalam Pemilu 2024 menurut data THN AMIN adalah pengerahan terhadap kepala desa (kades) untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah fakta dan data yang menunjukkan kecurangan itu telah ditemukan. Selain fakta-fakta, THN AMIN juga menemukan sejumlah saksi yang akan bersaksi di persidangan mengenai perkara kecurangan pemilu, jika nantinya diperlukan. 
 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Jadwal Sholat Hari Ini di Makassar, 16 November 2024: Tepatkan Ibadahmu Setiap Waktu

NGI dan RSAB Harapan Kita Kembangkan Tes Genetik Talasemia

Yovie Widianto akan Usulkan Regulasi Penggunaan AI di Industri Kreatif

Keras, Erick Thohir Minta Semua Pihak di Ruang Ganti Timnas Indonesia Introspeksi

Erick's Discussion with NVDIA Boss Draws Prabowo's Attention

Partai Golkar akan Gelar Senam Massal Hadirkan Ribuan Warga Bandung Pecahkan Rekor MURI

Ketum PSSI Erick Thohir Belum Bisa Berkomentar Soal Naturalisasi Ole Romeny

Puisi: Tangisan Bumi