PDB Cina Meningkat 5,2 Persen pada 2023 

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perdana Menteri Cina Li Qiang mengungkapkan, produk domestik bruto (PDB) negaranya mengalami peningkatan 5,2 persen pada 2023. Beijing pun menargetkan peningkatan PDB sebesar lima persen tahun ini.

Saat memaparkan laporan kinerja pemerintah dalam Kongres Rakyat Nasional ke-14 di Balai Agung Rakyat di Beijing pada Selasa (5/3/2024) pagi, Li membuka presentasinya dengan menyinggung tentang keberhasilan Cina dalam memerangi pandemi Covid-19. Dia kemudian menyebut tugas dan tujuan utama Negeri Tirai Bambu di bidang pembangunan sosial pada 2023 juga tercapai.

“Secara keseluruhan, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi meningkat. PDB Cina melampaui 126 triliun yuan, meningkat 5,2 persen,” ujar Li seraya menambahkan bahwa peningkatan tersebut menempatkan Cina di antara negara-negara besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Li berpendapat, Cina terus memperoleh pengaruh internasional yang lebih besar. Oleh sebab itu, fondasi untuk pembangunan yang aman harus dikonsolidasikan. “Target utama pembangunan tahun ini kami proyeksikan sebagai berikut: pertumbuhan PDB sekitar lima persen,” ucapnya.

Target lainnya yang dicanangkan Pemerintah Cina untuk tahun ini mencakup penciptaan 12 juta pekerjaan baru di wilayah perkotaan dan mempertahankan survei angka pengangguran perkotaan sekitar 5,5 persen. Dalam pemaparannya, Li menyinggung sejumlah bidang lain seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, energi, serta pertahanan.

Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, akan merumuskan rencana pengembangan untuk industri-industri baru, termasuk komputasi kuantum. Beijing pun bertekad memiliki kemandirian di bidang teknologi, termasuk meningkatkan upaya dalam bidang data besar dan kecerdasan buatan.

Terkait pertahanan, Li mengatakan, Cina akan meningkatkan belanja pertahanannya sebesar 7,2 persen tahun ini. Sementara terkait energi, Li menyebut negaranya bakal meningkatkan eksplorasi serta pengembangan minyak, gas alam, dan mineral strategis. Hal itu guna menjamin keamanan energi dan sumber daya. Beijing juga akan memperketat kendali atas konsumsi bahan bakar fosil.  

Sidang Kongres Rakyat Nasional turut dihadiri Presiden Xi Jinping dan pejabat tinggi Cina lainnya. Sidang tersebut merupakan salah satu agenda politik tahunan terpenting di Negeri Tirai Bambu. Berdasarkan pantauan Republika yang hadir langsung di Balai Agung Rakyat di Beijing, jurnalis dari berbagai negara di dunia datang untuk meliput perhelatan Kongres Rakyat Nasional.

Kongres Rakyat Nasional adalah lembaga negara tertinggi dan menjadi satu-satunya dewan legislatif di Cina. Memiliki 2980-an anggota, Kongres Rakyat Nasional menjadi badan legislatif terbesar di dunia. Para anggota kongres dipilih oleh provinsi, daerah otonom, dan kotamadya langsung di bawah pemerintah pusat. Kongres Rakyat Nasional bersidang sekali setahun dan biasanya digelar pada Maret.

Berdasarkan konstitusi Cina, Kongres Rakyat Nasional merupakan badan legislatif unikameral, dengan wewenang membuat undang-undang, mengawasi operasi pemerintah, dan memilih pejabat mayoritas negara. Namun Kongres Rakyat Nasional sudah dipandang sebagai “tukang stempel”. Sebab mereka tidak pernah menolak usulan pemerintah dalam sejarahnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika