Kegaduhan Lonjakan Suara PSI, Nasdem Desak KPU Bertanggung Jawab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR, Aminurokhman mengomentari soal isu lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di laman Sirekap merujuk real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia pun mendesak KPU untuk memeriksa dugaan penggelembungan suara khusus untuk PSI.

"Terkait urusan dugaan penggelembungan suara dari peserta pemilu saya minta kepada KPU untuk segera mengkroscek basis data yang real ya dari Sirekap itu sejauh mana bisa dipertanggungjawabkan. Ketika itu tidak berbasis data, tentu ini ada unsur-unsur yang disengaja dari pihak tertentu untuk mengalihkan data-data dari peserta lain atau ada upaya upaya yang tidak fair," kata Aminurokhman dalam keterangan di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dia menilai, KPU seharusnya tak membiarkan kegaduhan suara untuk PSI terjadi di masyarakat. Menurut anggota Komisi II DPR tersebut, publik seharusnya tak perlu ditarik-tarik dalam urusan yang tak perlu.

"Sekarang menimbulkan kegaduhan ini ya KPU harus segera mengambil langkah-langkah untuk mempertanggungjawabkan kegaduhan ini," ucap Aminurokhman.

Menurut dia, jika hasil pemilu tetap ditetapkan berdasarkan rekap manual menurutnya hal itu sudah menjadi ketentuan. Namun, yang jadi persoalan yakni pemicu kegaduhan yang berangkat dari Sirekap.

"Menurut saya KPU harus mengambil langkah-langkah supaya ini tidak bias kemana-mana," ucap Aminurokhman.

Terkait dugaan kecurigaan publik bahwa hal itu terjadi karena PSI dipimpin anak Presiden Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep, Aminurokhman mengingatkan semua pihak untuk berlaku jujur. Pasalnya, pemilu pada dasarnya digelar untuk seluruh pesertanya, yaitu partai, bukan untuk individu.

"Terlepas dari partai siapa pun tetapi yang jelas pelaksanaan pemilu ini bukan untuk orang per orang tetapi untuk seluruh peserta pemilu, dari awal kan kita harus memastikan bahwa pemilu ini berjalan secara fair, regulasi juga harus dihormati," ucap Aminurokhman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika