Stabilkan Harga, Bulog dan Pemkab Madiun Gelontorkan 300 Ton Beras
Masyarakat di Kabupaten Madiun diminta tidak membeli beras secara berlebihan.
REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, terus bekerja sama dengan Bulog untuk menekan dan menstabilkan harga beras di pasaran. Sejak awal tahun ini, dilaporkan sudah ratusan ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan.
“Hingga Februari 2024, Pemkab Madiun bersama Bulog telah mendistribusikan beras SPHP lebih dari 300 ton ke 180 mitra. Itu belum termasuk pendistribusian melalui bantuan pangan lainnya,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun, Paryoto, Senin (11/3/2024).
Menurut Paryoto, jumlah beras SPHP yang digelontorkan itu terus bertambah menyesuaikan dengan permintaan mitra. Selain dengan mitra, pemkab bersama Bulog juga menyalurkan beras SPHP melalui program “Gerai Tekan Inflasi” (Gertak) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
“Pemerintah daerah berharap, dengan terlibatnya lembaga BUMDesma dan program Gertak, maka beras SPHP bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Paryoto.
Paryoto mengklaim sejumlah upaya yang sudah dilakukan itu dapat menurunkan sedikit harga beras di pasaran. Berdasarkan pantauan, harga beras medium di pasaran berkisar Rp 12 ribu-15 ribu per kilogram.
Menurut Paryoto, pemkab akan terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memantau komoditas beras dan distribusi kepada masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak panik dengan membeli beras secara berlebihan. Ia mengatakan, Pemkab Madiun bersama Bulog memastikan stok beras aman memasuki bulan Ramadhan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika