Hamas Desak Pemerintah Pakistan Baru Aktif Tekan Israel untuk Genjata Senjata
Zionis Israel terus targetkan warga sipil
REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD— Kepala biro politik kelompok perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, mendesak Pemerintah Pakistan yang baru untuk berperan aktif dalam menekan rezim Israel dan sekutunya agar segera melakukan gencatan senjata di Gaza.
Dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Haniyeh mengucapkan selamat atas terpilihnya Sharif. Keduanya juga membahas perkembangan terkini mengenai serangan Israel di Gaza, menurut media Pakistan.
Pejabat Palestina itu mengapresiasi upaya yang dilakukan negara dan organisasi lain untuk mendukung Palestina, menegaskan bahwa PM Pakistan juga harus memberikan tekanan kepada pendukung rezim Israel untuk menghentikan agresi berdarah itu.
Menurut Haniyeh, rezim pendudukan Israel sengaja menargetkan warga sipil yang tak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan dan lansia.
Israel juga menghancurkan masjid, sekolah, rumah sakit, bangunan tempat tinggal, jalan dan infrastruktur lainnya untuk menghilangkan semua tanda kehidupan di wilayah yang terisolasi tersebut, katanya.
Haniyeh berpendapat bahwa para pejabat Israel memanfaatkan kelaparan sebagai senjata perang melawan warga Gaza untuk mencapai tujuan keji mereka, menambahkan bahwa mereka juga menghalangi pengiriman bantuan internasional dan bahkan membunuh warga Palestina yang mengantre paket bantuan.
Israel melancarkan serangan balasan ke Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.
Serangan tersebut telah menewaskan hampir 31.200 warga Palestina dan melukai lebih dari 72.900 lainnya di tengah kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan pokok.
Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan di daerah kantong Palestina tersebut, menyebabkan penduduknya, terutama warga Gaza utara, berada di ambang kelaparan.
Perang Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah blokade terhadap sebagian besar makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur, menurut PBB.
Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sementaranya pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika